Pada Sabtu subuh, 27 Juli 1996, bentrokan politik paling tajam di Jakarta mencapai puncaknya di kantor PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58.
Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli itu mempertemukan kekerasan massa dengan perlawanan organisasi pro-demokrasi.
Latar belakangnya adalah akumulasi represi selama Orde Baru yang berlangsung lebih dari seperempat abad.
Pemerintah memusatkan kontrol melalui badan intelijen seperti BAIS dan BAKIN serta praktik politik uang dan klientelisme untuk menjaga stabilitas yang berpihak pada penguasa.
Di berbagai sektor, dari perkebunan hingga kota, tindakan represif, perampasan tanah, dan pembungkaman aktivis menutup ruang kebebasan politik dan berserikat.
Pembelahan elite terjadi lewat penjanjian akses ekonomi bagi yang taat dan sanksi bagi yang menentang.
Tokoh yang kemudian menjadi simbol perlawanan adalah Megawati Soekarnoputri.
Pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Desember 1993, Megawati mengambil inisiatif politik yang mengguncang rezim.
Menjelang berakhirnya izin kepolisian, ia tampil di malam itu dan menyatakan dirinya de facto sebagai Ketua Umum DPP PDI sambil mengobarkan semangat pendukungnya.
Pemerintah merespons dengan mengorganisasi KLB tandingan di Medan pada Juni 1996 yang menempatkan Soerjadi sebagai alternatif yang dianggap aman oleh penguasa.
Intervensi negara ini memaksa kantor PDI di Jalan Diponegoro berubah menjadi pusat perlawanan yang dikenal dengan Mimbar Bebas.
Di lokasi itu berkumpul aktivis, mahasiswa, LSM, dan kelompok miskin perkotaan yang bersolidaritas menentang intervensi politik.
Pada pagi 27 Juli 1996, sekelompok orang berbaju merah menyerang kantor dengan naik truk dan melempar batu, paving block, serta benda-benda api.
Upaya dialog singkat sekitar 15 menit diabaikan dan kerusuhan fisik tidak terhindarkan; asap hitam membubung dan spanduk di depan kantor dibakar.
Di perempatan dekat bioskop Megaria, ribuan pendukung menolak mundur dan menyanyikan lagu protes yang menyebutkan, “Mega pasti menang, pasti menang, pasti menang.”
Akibat serbuan itu tercatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
Selain korban fisik, peristiwa tersebut meninggalkan luka psikologis mendalam bagi gerakan pro-demokrasi.
Namun, kekerasan itu juga menguatkan jaringan solidaritas antargenerasi dan lintas kelas melalui peran mahasiswa, media alternatif, dan advokasi LSM HAM.
Kudatuli lantas menjadi titik penting yang mendorong tuntutan reformasi yang tak lagi bisa dipadamkan oleh sensor dan intimidasi.
Secara historis, peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya rezim yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan menutup ruang partisipasi politik.
Meski tiga dekade telah berlalu, ingatan terhadap 27 Juli 1996 tetap menjadi pengingat bagi bahaya represi sistemik dan pentingnya konsistensi perlawanan kolektif.







