Kabupaten Tangerang dilanda gelombang kebakaran di tengah kemarau ekstrem yang melanda wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, Agun Guntara, menyampaikan kondisi ini pada Kamis, 23 Juli 2026.
Tercatat sebelas peristiwa kebakaran lahan terbuka, ilalang, dan tumpukan sampah sejak pagi hingga sekitar pukul 16.00 WIB pada hari yang sama.
Agun menyebutkan bahwa hampir seluruh petugas pemadam kebakaran dikerahkan dan meninggalkan pos untuk menangani berbagai titik api.
Beberapa lokasi kebakaran sampah dan lahan yang tercatat yaitu Sentra Kosambi, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi.
Simpang Bitung, Curug Wetan, Kecamatan Curug juga dilaporkan mengalami kebakaran sampah.
Lokasi lain yang terdampak antara lain Jalan Gili Miring, Desa Kampung Rahayu, Teluknaga.
Terdapat pula kebakaran lahan di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya.
Jalan Kampung Bugel, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sepatan juga menjadi salah satu titik kebakaran.
Kebakaran lahan terjadi di Kampung Munjul, Desa Cileles, Tigaraksa.
Desa Cikasungka, Kecamatan Solear turut melaporkan insiden kebakaran lahan.
Sebuah gudang di Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa juga terbakar dalam kejadian hari itu.
Selain itu, kebakaran lahan tercatat di Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengatakan potensi krisis air bersih akibat kemarau ekstrem semakin meluas di wilayahnya.
Menurut Taufik, krisis pasokan air bersih kini berpotensi menjangkau 20 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten.
Ia menambahkan bahwa lahan pertanian di 15 kecamatan telah mengalami kekeringan dan mengalami gagal panen.
Hasil kajian internal menunjukkan Kabupaten Tangerang berisiko mengalami bencana kebakaran, puting beliung, dan kekeringan.
Sebagai respons, BPBD Kabupaten Tangerang telah menyalurkan bantuan pasokan air bersih kepada warga terdampak.
BPBD juga melakukan pendataan rinci terhadap zona rawan kekeringan untuk memastikan distribusi air bersih tepat sasaran.
Kegiatan penyaluran dan pemetaan itu dilakukan sambil berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.







