Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran Kabareskrim pada rapat Komisi III yang digelar Kamis, 20/08/2026.
Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan penegak hukum pada pertemuan penting tersebut mengurangi urgensi pembahasan persoalan agraria.
Siti Aisyah menegaskan bahwa konflik agraria melampaui sekadar sengketa tanah; persoalan itu berkaitan dengan rasa keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
Ia menggarisbawahi pentingnya penempatan hukum yang adil dalam penanganan masalah agraria agar tidak meminggirkan hak-hak rakyat.
Anggota dewan itu mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak diposisikan sebagai alat untuk menekan warga yang mempertahankan lahan dan ruang hidupnya.
Ia menyoroti potensi pergeseran penyelesaian sengketa agraria dari mekanisme verifikasi hak, mediasi, dan tata penyelesaian agraria menuju penanganan pidana terhadap masyarakat.
Siti Aisyah menyebutkan kasus-kasus tersebut sangat relevan di daerah pemilihannya, Riau, yang kerap mengalami konflik antara masyarakat dan korporasi atau penguasaan lahan berskala besar.
Ia mengaku menerima banyak pengaduan dari warga yang merasa ketika memperjuangkan tanah yang mereka garap selama bertahun-tahun justru berhadapan dengan laporan polisi, panggilan, dan ancaman kriminalisasi.
Karena itu, ia menuntut agar Polri berperan sebagai penjaga keadilan, bukan menjadi instrumen pihak berkepentingan yang lebih kuat dalam sengketa agraria.
Siti Aisyah meminta Bareskrim menyusun pedoman tegas sehingga setiap perkara yang muncul dari konflik agraria ditelaah menyeluruh sebelum menggunakan ranah pidana.
Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap sejarah penguasaan tanah, hak masyarakat, status perizinan perusahaan, serta proses penyelesaian agraria sebelum langkah pidana diambil.
Ketidakhadiran Kabareskrim hari itu, kata Siti Aisyah, tidak boleh ditafsirkan sebagai kurangnya keseriusan aparat dalam menangani persoalan agraria.
Pada pertemuan selanjutnya, DPR mengharapkan komitmen nyata dan langkah konkret dari Polri untuk menghentikan praktik kriminalisasi terhadap rakyat dan pejuang agraria, khususnya di wilayah rawan konflik seperti Riau.
Siti Aisyah menutup dengan menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menambah rasa takut saat mereka mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidupnya.







