JENGGALA.ID – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), telah menekankan larangan bagi penceramah di masjid untuk berkampanye mendukung peserta pemilu. Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap Surat Edaran tentang Pedoman Ceramah Keagamaan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
JK menjelaskan, “Di masjid, tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk seseorang.” Ini diungkapkannya setelah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Majelis Hukama Muslimin Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Rabu (4/10).
JK juga menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi penceramah untuk berbicara tentang topik apapun selama tidak melanggar aturan. Namun, yang terpenting adalah mereka tidak boleh menggunakan kesempatan tersebut untuk berkampanye.
“Dalam ceramah, boleh membahas apa saja, selama tidak melanggar aturan. Yang paling penting adalah tidak boleh ada unsur kampanye,” kata JK.
Dewan Masjid Indonesia (DMI) sendiri telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 5 Februari 2023, yang ditujukan kepada pengurus masjid di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menginstruksikan agar semua tempat ibadah, seperti masjid, musala, langgar, dan surau, harus terhindar dari campur tangan politik. Surat tersebut ditandatangani oleh Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal DMI, Imam Addaqurutni.
Salah satu poin dalam surat edaran tersebut menyatakan, “Semua masjid, musala, langgar, dan surau harus bebas dari campur tangan politik yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan umat dan bangsa.”
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas politik yang berhubungan dengan dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, berharap agar semua pihak dapat menahan diri dari berpolitik praktis di tempat ibadah. Ia menjelaskan bahwa tempat ibadah seharusnya menjadi tempat yang menenangkan bagi semua umat beragama di Indonesia.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang sepenuhnya kampanye di tempat ibadah. MK merevisi Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut diubah menjadi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan selama mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu.”







