Pengalaman tekanan terhadap media pada masa Orde Baru dipaparkan oleh Widiarsi Agustina dalam diskusi bertajuk “30 Tahun Kudatuli Dalam Catatan Wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran, dan Menjaga Independensi” di Kedai Tempo, Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah terhadap pers berlangsung sangat ketat dan menyentuh berbagai aspek pekerjaan jurnalistik.
Menurut Widiarsi, intervensi tidak terbatas pada isi berita saja, melainkan juga pada pemilihan diksi, proses penyuntingan, serta kegiatan wartawan di lapangan.
Dia menyebutkan aparat rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan dan memberi arahan mengenai berita yang boleh dimuat serta yang harus dihindari.
Kontrol bahkan diterapkan pada cara penulisan nama tokoh, dengan contoh penyebutan Megawati Soekarnoputri yang diminta menggunakan istilah tertentu sesuai arahan pemerintah saat itu.
Praktik semacam ini, menurutnya, bertentangan dengan kaidah jurnalistik karena mengubah penyajian fakta demi kepentingan pengendalian narasi.
Meski begitu, sejumlah jurnalis berusaha mempertahankan independensi dengan mengedepankan fakta lapangan dan prosedur verifikasi yang ditekankan oleh para editor.
Dalam penanganan kasus Kudatuli, Widiarsi menyampaikan redaksi memilih memuat tuduhan aparat sebagai kutipan narasumber, bukan menyajikannya sebagai fakta yang sudah dibuktikan.
Selain mengatur isi, aparat juga memantau kuantitas dan penonjolan liputan, termasuk ukuran headline, jumlah kolom, dan porsi pemberitaan terkait PDI.
Ia menambahkan wartawan kerap mengalami pembatasan saat meliput persidangan kasus Kudatuli, sementara data tentang jumlah korban dan perkembangan perkara lebih banyak dikendalikan melalui sumber resmi.
Pengalaman-pengalaman tersebut, menurut Widiarsi, menjadi pelajaran penting tentang arti independensi pers dalam praktik jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa tugas wartawan adalah menyampaikan fakta apa adanya dan bukan merangkai narasi tertentu, sehingga penilaian akhir diserahkan kepada publik.
Prinsip itu dinilai relevan untuk terus dijaga agar profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap media tetap terpelihara.







