Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk tidak hanya melakukan pemblokiran situs judi daring tetapi juga menghentikan aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (5/8/2026) ketika Junico menyoroti pergeseran metode pembayaran yang semakin dimanfaatkan pelaku perjudian.
Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 88,6 persen frekuensi transaksi deposit judi daring pada triwulan I 2026 dilakukan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sisa frekuensi transaksi, yakni transfer bank dan dompet digital, hanya menyumbang 11,4 persen menurut data yang dikutipnya.
Junico memperingatkan munculnya pola deposit dengan nominal sangat kecil, termasuk tawaran mulai Rp5.000 melalui QRIS, yang berpotensi memperluas akses perjudian ke kelompok rentan seperti anak-anak.
Ia menjelaskan bahwa nilai deposit kecil dapat menurunkan hambatan psikologis untuk mencoba judi daring, sementara pengulangan transaksi bernilai rendah berisiko menggerus anggaran rumah tangga secara perlahan.
Data PPATK menunjukkan perputaran dana judi daring sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi.
Pada triwulan I 2026, nilai perputaran tercatat Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun.
Meski perputaran tahunan menurun dibandingkan 2024, Junico menilai kenaikan frekuensi transaksi dan menurunnya nominal deposit justru mengindikasikan perluasan akses judi daring dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.
Angka tersebut dinilai Junico sebagai sinyal peringatan bahwa persoalan ini telah berubah menjadi ancaman sosial terhadap generasi muda.
Untuk menanggulangi masalah ini, ia mendorong pembangunan sistem pertukaran data lintas lembaga secara real time dan pengetatan verifikasi merchant penerima QRIS.
Junico juga meminta penguatan deteksi transaksi mencurigakan serta tindakan tegas terhadap rekening penampung, bandar, dan jaringan pinjaman daring ilegal yang mendukung ekosistem perjudian.
Selain itu, ia menekankan perlunya memutus hubungan antara judi daring dan pinjaman daring ilegal melalui penindakan bandar, pemblokiran rekening penampung, penghentian promosi, serta pelacakan aset dan praktik jual beli rekening.
Junico memberi apresiasi atas langkah Komdigi yang telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten judi daring sejak Oktober 2024, namun menegaskan bahwa pemblokiran saja tidak cukup tanpa pemutusan sumber pendanaan dan jaringan pendukung.
Ia menegaskan perlunya kehadiran negara sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah dampak kerusakan terjadi.
Pernyataan dan rekomendasi tersebut disampaikan Junico Siahaan, politisi asal Dapil Jawa Barat I.







