Tingginya proporsi perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga di Indonesia semakin mendapat perhatian pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih.
Menurutnya, lonjakan jumlah perempuan kepala keluarga banyak dipicu oleh peningkatan kasus perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati.
Ia menguraikan bahwa fenomena tersebut tercatat signifikan dalam dinamika keluarga di masyarakat.
Dr. Amurwani menegaskan definisi operasional yang dipakai merujuk pada Badan Pusat Statistik.
Dengan acuan BPS, seorang perempuan dikategorikan sebagai kepala keluarga ketika ia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya.
Dia menilai posisi tersebut menempatkan perempuan kepala keluarga dalam kategori rentan secara ekonomi.
Hambatan akses terhadap pembiayaan usaha dan perlindungan ekonomi menjadi tantangan utama bagi kelompok ini.
Untuk mengatasi kendala tersebut, KemenPPPA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PNM, perbankan, dan kementerian terkait.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan yang sesuai kebutuhan perempuan kepala keluarga.
Selain itu, KemenPPPA tengah mengembangkan kebijakan Care Economy untuk menginventarisasi pekerjaan perempuan yang selama ini tidak tercatat.
Penerapan Care Economy diharapkan memperkuat pengakuan atas kontribusi perempuan serta membuka peluang mereka mengikuti program pemberdayaan pemerintah.
Upaya perbaikan pendataan juga dilakukan bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri agar informasi pekerjaan perempuan tercermin dalam dokumen kependudukan.
Dia mengajak seluruh perempuan kepala keluarga untuk tetap berani mengambil keputusan, mengembangkan usaha, dan tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan.
Hal tersebut disampaikan kepada PRO3 RRI, Selasa, 30 Juni 2026.







