Bareskrim Polri mengungkap jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia pada Jumat, 26 Juni 2026.
Penyidik menetapkan 287 warga negara asing dan empat warga negara Indonesia sebagai tersangka dalam perkara ini.
Pemicu penyelidikan adalah laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat.
Penyergapan dilakukan pada lantai 20 dan 21 gedung tersebut setelah tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menindaklanjuti informasi awal.
Saat operasi berlangsung, aparat mengamankan 322 warga negara asing dari lokasi.
Dari jumlah itu, 287 orang ditetapkan tersangka sementara 35 lainnya masih dalam pendalaman penyidik.
Rinciannya mencatat 76 warga negara China, tiga Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand, dan 185 Vietnam.
Empat warga negara Indonesia diduga berperan memfasilitasi kegiatan operasional jaringan perjudian tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi 594 telepon genggam, 382 laptop, serta 179 monitor dan komputer.
Penyidik juga menyita 11 unit Mac Mini, 155 paspor, berbagai perangkat digital lain, dan uang sekitar Rp8,7 miliar.
Analisis awal mengungkap bahwa jaringan ini mengoperasikan lebih dari 145 domain perjudian secara bergantian.
Untuk menghindari pemblokiran, seluruh server dan layanan hosting diketahui berada di luar negeri.
Lokasi hosting yang teridentifikasi antara lain Brasil, Filipina, China, dan Vietnam.
Penyelidikan digital pada salah satu platform memperlihatkan nilai deposit sekitar Rp13,9 triliun.
Dokumen internal berbentuk Google Sheet yang dianalisis menyebutkan angka deposit Rp13,9 triliun dengan keuntungan sekitar Rp1,69 triliun.
Penyidik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menelaah aliran dana tersebut.
Sebanyak 175 tersangka berperan sebagai customer service dan 10 orang bertugas di bidang teknologi informasi.
Selain itu terdapat 27 admin pemasaran, 22 admin keuangan, sembilan peserta pelatihan, dan 44 orang pendukung operasional.
Menurut penyidik, pelaku memanfaatkan media sosial, rekening nominee, aset digital, dan transaksi kripto dalam menjalankan operasi.
Empat warga negara Indonesia diduga membantu penyewaan gedung, penyediaan rekening, transaksi aset kripto, serta pengurusan dokumen keimigrasian bagi para WNA.
Penyidik juga telah mengidentifikasi 15 perusahaan yang diduga menjadi penjamin masuknya warga negara asing ke Indonesia.
Pendalaman atas peran perusahaan tersebut berjalan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi.
Bersama PPATK, penyidik menelusuri transaksi yang terkait empat warga negara Indonesia.
Dari penelusuran tersebut disita dana sekitar Rp8,5 miliar serta uang tunai sekitar Rp245 juta.
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk menghadapi modernisasi dan digitalisasi kejahatan lintas negara.
Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penggerebekan.
Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menyampaikan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk melacak aliran dana dan aset hasil kejahatan.
Polri menegaskan komitmen untuk menindak tindak pidana pencucian uang dan menggali pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari jaringan tersebut.







