Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru, Zakri Fajar Triyanto, meminta Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di SD Negeri 180 Pekanbaru.
Menurut Zakri, Inspektorat telah menyimpulkan ada pelanggaran dalam kasus tersebut setelah melakukan pemeriksaan.
“Berdasarkan penjelasan dari Inspektorat, dugaan praktik jual beli LKS tersebut terbukti melanggar aturan yang berlaku,” ujar Zakri, dikutip Minggu (28/6/2026).
Meski terdapat temuan pelanggaran, Kepala SD Negeri 180 Pekanbaru disebut masih aktif menjalankan tugas tanpa adanya sanksi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Fraksi PDI Perjuangan bersama Komisi III DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya telah meminta klarifikasi resmi kepada Inspektorat mengenai penanganan kasus ini.
Keluhan dari orang tua murid dan warga setempat turut mendorong permintaan kejelasan terkait status kepsek SD Negeri 180.
Fraksi menilai persoalan ini lebih luas dari sekadar pelanggaran administratif karena menyangkut kepercayaan publik terhadap transparansi dan ketegasan pengelolaan pendidikan.
Ketiadaan langkah lanjutan dinilai berisiko memunculkan spekulasi di masyarakat apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Zakri menegaskan bahwa setelah adanya temuan Inspektorat, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus mengambil keputusan yang jelas dan tegas.
“Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Disdik, sementara sudah ada pengakuan dari Inspektorat bahwa yang bersangkutan melanggar aturan yang berlaku,” pungkas Zakri.







