Jenggala.id – Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dari seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu mulai berlaku Kamis (28/4) sampai waktu yang belum ditentukan.
“Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Setpres, Rabu (27/4).
Jokowi mengatakan, sudah 4 bulan kelangkaan minyak goreng berlangsung di tanah air. Pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Presiden mengaku prihatin lantaran sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng.
“Dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengakui bahwa larangan ekspor ini akan berdampak negatif. Kata dia, melarang ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng berpotensi mengurangi produksi dan hasil panen petani tak terserap.
Namun, dia menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan dalam negeri hingga jumlahnya melimpah. Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ia mengingatkan para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat persoalan kelangkaan minyak goreng ini dengan lebih baik dan jernih.
“Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Jokowi berjanji, kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng keluar negeri akan dicabut apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi.
“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan cabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat adalah hal yang lebih penting,” tutupnya.







