JENGGALA.ID – Pada Sabtu (16/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri dua acara relawan yang membahas kebijakan hilirisasi, terutama dalam konteks nikel. Acara pertama adalah Rakernas Seknas Jokowi di Hotel Salak, Bogor, di mana ia menekankan bahwa kebijakan hilirisasi nikel memberikan manfaat tidak hanya bagi pengusaha, tetapi juga bagi negara.
Jokowi menjelaskan bahwa sebelum diterapkannya hilirisasi, nilai ekspor nikel hanya sekitar US$2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Namun, setelah dimulainya kebijakan hilirisasi pada tahun 2020, nilai ekspor melonjak menjadi US$33,8 miliar atau setara Rp510 triliun.
Lebih lanjut, Jokowi mengklaim bahwa negara mendapatkan pendapatan dari pajak dan royalti atas nilai tambah sebesar Rp510 triliun tersebut. Ia menekankan bahwa meskipun perusahaan juga mendapat untung, negara juga mendapatkan manfaat.
Selain itu, Jokowi menyatakan tekad untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun Uni Eropa mengajukan protes dan membawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurutnya, hal ini terjadi karena nilai tambah sebelumnya berada di Uni Eropa, bukan di Indonesia, dan Uni Eropa tidak ingin kehilangan manfaat tersebut.
Setelah acara pertama, Jokowi bertemu dengan para relawan di acara Remuknas Solidaritas Merah Putih (Solmet) di Gedung Putih Tio Ma. Di sini, ia menyoroti dampak positif industri nikel yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 70 ribu orang. Selain nikel, ia juga berbicara tentang potensi industri lain seperti tembaga, timah, dan CPO.
Jokowi juga merespons kritik terkait hilirisasi yang hanya menguntungkan perusahaan, termasuk yang dimiliki asing. Ia menegaskan bahwa negara perlu bekerja sama baik dengan sektor swasta maupun BUMN dan bahwa negara akan menerima pendapatan melalui pajak, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta royalti.







