Jenggala.id – Presiden Joko Widodo menyadari bahwa masalah polusi udara di Jakarta telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jokowi menyatakan hal ini sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai memburuknya polusi udara di Jakarta.
“Permasalahan polusi ini bukan hanya berlangsung hari ini. Telah bertahun-tahun kami hadapi di Ibu kota DKI Jakarta ini, sudah berjalan bertahun-tahun,” ujar Jokowi di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Senin (7/8/2023).
Dalam upaya mengurangi polusi udara di Jakarta, Jokowi menyatakan rencana untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca juga : KLHK Respon Penyataan Anies Terkait Polusi Mobil Listrik
“Salah satu solusinya adalah meredistribusi beban dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Selain rencana pemindahan ibu kota, Jokowi juga menyebut perlunya percepatan pembangunan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat di seluruh rute.
“Moda transportasi ini akan membantu mengurangi polusi, termasuk di masa depan dengan adopsi mobil listrik. Itulah sebabnya kami memberikan dorongan terhadap mobil listrik,” tegas Jokowi.
Baca juga : Heru Budi Sebut Perpindahan ke IKN akan Menjadi Kota Lebih Baik
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga mengakui kualitas udara yang buruk di Ibu Kota. Menurutnya, walaupun sebagian kegiatan industri telah dipindahkan ke luar kota, Jakarta masih kesulitan mengatasi polusi udara dengan sendirinya.
“Sebenarnya industri sudah banyak yang pindah dari Jakarta. Tapi masih ada sumber polusi udara dari kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,” ungkap Heru dalam diskusi online Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), pada Selasa, 8 Agustus 2023.
Heru menjelaskan bahwa jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang masuk ke Jakarta telah meningkat dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menjadi faktor utama penyebab polusi udara di Ibu Kota.
Baca juga : Tanggapan Heru Budi Soal Kritik Trotoar Simpang Santa
“Data yang saya terima menunjukkan bahwa dalam 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan roda empat meningkat dari 4 juta menjadi 6 juta. Sementara kendaraan roda dua meningkat dari 14 juta menjadi 16 juta. Banyak di antaranya masuk ke Jakarta. Ini memberikan beban berat bagi Jakarta,” papar Heru.
Meskipun begitu, Heru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan tetap bertanggung jawab dalam mengatasi polusi udara di Jakarta. Salah satu upaya yang ditekankan adalah penggunaan kendaraan listrik baik dalam transportasi umum maupun kendaraan dinas.
“Namun demikian, ini tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI. Misalnya, DKI akan menambah 100 bus listrik dalam dua tahun ke depan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan menggunakan kendaraan roda dua listrik. Kami juga akan secara bertahap mengganti kendaraan dinas dengan yang listrik meskipun anggaran terbatas,” jelas Heru.
Baca juga : Kandungan Produk Skincare Ampuh untuk Memperbaiki Kulit Rusak
Selain itu, Heru mengungkapkan bahwa Pemprov DKI juga tengah giat dalam program penanaman pohon. Selama masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur, ia telah menanam lebih dari 15 ribu pohon di wilayah Ibu Kota.
“Pemerintah Daerah DKI secara aktif melakukan penanaman pohon setiap Jumat. Saya pun ikut serta setiap Selasa Jumat dalam menanam pohon. Selama saya menjabat, lebih dari 15 ribu pohon telah kami tanam,” tuturnya.
Namun, Heru mengakui bahwa Pemprov DKI tidak dapat mengatasi polusi udara di Jakarta secara sendiri, terutama dalam jangka pendek. Ia mengajak pemerintah di wilayah sekitar untuk turut serta dalam upaya serupa.







