JENGGALA.ID – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki informasi intelijen tentang situasi dan arah partai politik di Indonesia. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar. Mahfud mengklarifikasi bahwa informasi intelijen yang dimiliki Jokowi tidak terkait dengan urusan cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Menurut Mahfud, “Enggak urusan urusan cawe-cawe, itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden.”
Ia juga membantah tudingan dari koalisi masyarakat sipil yang menganggap Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik pribadi. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak melanggar undang-undang dan intelijen memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala kepada Presiden.
“Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi telah mengakui bahwa ia memiliki informasi lengkap dari lembaga intelijen mengenai situasi dan arah politik partai-partai di Indonesia. Informasi ini diperoleh dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia, termasuk BIN, intelijen Polri, dan TNI.
