JENGGALA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berbicara dengan ratusan kepala daerah tentang tantangan impor beras yang semakin sulit karena dampak El Nino yang parah. Jokowi mengingatkan bahwa dulu banyak orang meremehkan perubahan iklim, tetapi sekarang semua orang merasakan dampaknya, terutama karena produksi beras dalam negeri menurun akibat kekeringan di 7 provinsi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa saat ini tidak mudah untuk menutup impor beras seperti yang dilakukan sebelumnya. Banyak negara produsen beras telah menghentikan atau mengurangi ekspornya untuk menjaga stok dalam negeri. Jokowi juga mencatat bahwa India, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, yang biasanya menjadi sumber impor beras, memiliki keterbatasan dalam menyediakan beras.
Menghadapi situasi ini, Jokowi meminta para kepala daerah, termasuk pj gubernur, bupati, dan walikota, untuk memahami bahwa kondisi saat ini sangat sulit. Dia mengingatkan agar mereka waspada terhadap potensi inflasi, terutama di sektor pangan.
Jokowi mengungkapkan bahwa tingkat inflasi bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi, 1,1 persen hingga 5,2 persen di kabupaten, dan 1,1 persen hingga 4,2 persen di kota. Dia menekankan pentingnya pengendalian harga dan pasokan pangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengintervensi agar inflasi tidak semakin meningkat.
Selain itu, Jokowi menyarankan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyubsidi biaya logistik dan menjaga harga pangan tetap terjangkau.
Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menyediakan bantuan sosial yang dapat melengkapi bantuan sosial dari pemerintah pusat. Dia mengusulkan alokasi bantuan beras 10 kg per bulan dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan dengan bantuan serupa dari pemerintah daerah, seperti 5 kg dari pemerintah provinsi dan 5 kg dari pemerintah kota. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mendukung perekonomian lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).







