Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengkritisi pemberian gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” kepada mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang digelar di Kedatun Keagungan Lampung pada Sabtu (27/6).
Pada Minggu (29/6), Andreas menyampaikan bahwa penghormatan semacam itu seharusnya tidak menjadi prioritas bagi seseorang yang pernah memimpin negara.
Ia menilai seorang mantan presiden idealnya memperoleh pengakuan dari tingkat internasional, bukan sekadar pengesahan di level lokal.
Andreas juga menduga adanya motif politik di balik prosesi penobatan tersebut dan mempertanyakan urgensi acara serupa bagi figur yang pernah memegang jabatan kepala negara.
Ia mengatakan tidak memahami seluk-beluk adat Lampung, termasuk prosesi menginjak kepala kerbau yang dijalani Jokowi.
Dari perspektif etika politik, Andreas menilai tindakan itu kurang tepat bagi seseorang yang berstatus mantan kepala negara.
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi serta sebagai Anggota DPR RI, ia mengingatkan bahwa mantan presiden berperan sebagai simbol pemersatu bangsa.
Karena itu, ia merasa tidak pantas jika mantan presiden datang ke daerah hanya untuk dinobatkan sebagai raja, kepala adat, atau kepala suku dari kelompok tertentu.
Salah satu bagian prosesi yang memicu perbincangan adalah Jokowi duduk di kursi adat Panca Haji sambil menginjak kepala kerbau sebagai simbol pengukuhan.
Menanggapi spekulasi yang mengaitkan simbol itu dengan penghinaan terhadap partainya, Andreas menertawakan anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kerbau berbeda dengan banteng.
Ia menegaskan pula bahwa lambang PDI Perjuangan adalah Banteng Moncong Putih, bukan kepala kerbau.







