JENGGALA.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik pribadinya. Ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Jokowi yang mengklaim memiliki laporan intelijen mengenai aktivitas partai politik.
Koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.
Mereka menyatakan bahwa pernyataan Jokowi menunjukkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan alat-alat keamanan negara untuk mengawasi tujuan politiknya sendiri. Tindakan ini, menurut koalisi, tidak dapat dibenarkan dan merupakan ancaman bagi demokrasi dan HAM di Indonesia.
Intelijen seharusnya bertanggung jawab memberikan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional dan bukan digunakan untuk memantau aktivitas politik dan masyarakat sipil seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Koalisi masyarakat sipil menekankan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk pengambilan kebijakan yang sah, bukan untuk kepentingan politik pribadi. Mereka juga menyoroti bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik bukanlah ancaman terhadap keamanan nasional.
Koalisi ini melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap berbagai hukum, termasuk UU Intelijen, UU HAM, dan UU partai politik. Mereka menilai ini sebagai skandal politik yang serius dalam konteks demokrasi, dan mereka mendesak agar pernyataan Jokowi diinvestigasi dengan serius.
Karena itu, koalisi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memanggil Presiden beserta lembaga intelijen terkait guna menjelaskan masalah ini secara transparan kepada publik.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa dia memiliki informasi lengkap dari berbagai intelijen tentang situasi dan perkembangan politik partai-partai politik. Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9). Jokowi juga menekankan pentingnya kepemimpinan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2024.







