JENGGALA.ID – Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya sudah terjajah secara ekonomi, meskipun tanpa disadari. Menurutnya, ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya penjajahan ekonomi ini. Salah satu indikatornya adalah meluasnya produk impor dengan harga murah, terutama dalam era digital belakangan ini.
Menurut Jokowi, berdasarkan data yang dia miliki, sekitar 90 persen dari barang-barang murah yang ditemukan di platform e-commerce adalah produk impor. Salah satu contoh yang disebutkan adalah baju dengan harga sekitar Rp5.000 yang dijual di e-commerce. Jokowi menjelaskan bahwa harga murah ini bisa terjadi karena praktik predatory pricing, di mana barang dijual dengan harga rugi untuk mengalahkan pesaing.
“Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sudah terjajah secara ekonomi. Awalnya barang bisa dijual dengan harga Rp5.000, tetapi setelah kita terbiasa membeli, harga bisa dinaikkan hingga Rp500 juta. Kita menjadi sangat tergantung pada produk tersebut,” ujarnya.
Untuk mengatasi penjajahan ekonomi ini, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merumuskan beberapa strategi. Pertama, mereka akan fokus pada pengembangan talenta di bidang digital. Talenta ini akan digunakan untuk melindungi kedaulatan digital Indonesia, terutama karena banyak data konsumen Indonesia yang tercatat dalam aplikasi buatan negara lain.
Jokowi juga mencatat bahwa pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait penggunaan produk dalam negeri sebagai strategi kedua. Mereka berusaha untuk mempertahankan kandungan lokal dalam produk-produk tersebut, meskipun mungkin tidak mencapai 100 persen, setidaknya 90 persen atau 80 persen dari kandungan produk akan berasal dari dalam negeri.
Strategi ketiga adalah mengembangkan peta jalan dan infrastruktur digital. Jokowi menekankan pentingnya langkah-langkah ini karena potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Diperkirakan pada tahun 2025, potensi ekonomi digital bisa mencapai US$146 miliar dan meningkat dua kali lipat lebih besar pada tahun 2030, menjadi US$360 miliar.







