JENGGALA.ID – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa bentrokan di Batam terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pulau Rempang disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Ia berharap agar terdapat diskusi sebelum terjadi pengalihan lahan, dan telah memerintahkan anak buahnya untuk mendekati warga dan memberikan solusi.
Jokowi menyatakan, “Ya, ini adalah akibat dari komunikasi yang kurang baik. Jika warga diajak untuk berbicara dan diberikan solusi, sebenarnya sudah ada kesepakatan yang dapat dicapai.” Hal ini ia sampaikan di Pasar Kranggot, Cilegon, pada hari Selasa, 12 September.
Menurutnya, sebenarnya telah ada kesepakatan untuk memberikan ganti rugi kepada warga, berupa lahan seluas 500 meter persegi dengan bangunan tipe 45. Namun, kebijakan tersebut tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan masalah ini.
Jokowi juga menyatakan, “Menurut saya, mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan datang ke sana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.”
Sebelumnya, terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian ini menjadi viral setelah video anak-anak sekolah yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat tembakan gas air mata dari polisi.
Khazaini KS, seorang tokoh masyarakat di Rempang, mengungkapkan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia juga mengatakan bahwa warga di 16 kampung menolak untuk direlokasi, karena mereka telah tinggal di sana sejak tahun 1834.
Khazaini menambahkan, “Kapolri, jangan menerima informasi hanya dari satu pihak, yaitu BP Batam. Informasi bahwa ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi tidak benar.”







