Perjanjian kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan BPJS Kesehatan ditandatangani di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.
Kesepakatan ini bertujuan memperkuat akses jaminan kesehatan nasional bagi seluruh pekerja migran Indonesia selama masa tugas hingga kepulangan.
BPJS Kesehatan menyatakan komitmen menjamin layanan medis peserta mulai dari pendaftaran sampai proses repatriasi.
Pemerintah menegaskan tanggung jawab memberikan perlindungan sosial yang komprehensif untuk menjaga stabilitas cadangan devisa negara.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin, menekankan perlunya peningkatan mutu dan jangkauan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarga mereka.
Mukhtaruddin juga mendorong pembentukan lembaga khusus untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja luar negeri.
Menurutnya, pekerja migran berperan penting dalam stabilitas ekonomi karena kontribusi mereka terhadap ekonomi keluarga dan pemasukan devisa nasional.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, berharap nota kesepahaman ini memperkokoh perlindungan peserta melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau pergerakan pekerja yang kembali ke tanah air.
Dalam perjanjian kerja sama (PKS) tersebut disepakati fokus pada edukasi calon pekerja, pengelolaan kepesertaan JKN, penjaminan pelayanan kesehatan pra-keberangkatan hingga kepulangan, serta mekanisme pengelolaan pengaduan.
Prihati mengidentifikasi kendala pendataan kepulangan akibat keterbatasan informasi dari perwakilan di luar negeri.
Guna mengatasi hal itu, integrasi sistem informasi antarinstansi diharapkan meminimalkan hambatan administratif dan mempercepat respons terhadap pengaduan pekerja migran.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Soni Hari Budi Utomo Harmadi, menyatakan dukungan pada pemadanan data demografi melalui sensus terpadu sebagai dasar perancangan sistem jaminan sosial yang lebih tepat sasaran.
Soni menambahkan bahwa saat ini 78 persen penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan dan 74 persen di antaranya tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jatmiko Priyono menyelaraskan program bantuan iuran bagi keluarga pekerja migran rentan dan menekankan prioritas pemenuhan layanan dasar pendidikan serta proteksi kesehatan.
Agus menyambut baik upaya penguatan koordinasi lintas sektor dan mendukung keterlibatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Kementerian Sosial agar penerima manfaat dan masyarakat sekitar memperoleh layanan yang layak.
Pemerintah optimis kolaborasi antarlembaga ini akan mewujudkan pemenuhan hak kesehatan bagi tenaga kerja luar negeri dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang sejahtera.







