Politikus muda dari PDI Perjuangan, Jhon Sitorus, menyatakan kekhawatiran atas putusan pengadilan yang membebani mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Menurut Jhon, proses hukum tersebut menimbulkan banyak tanda tanya dan berpotensi menjadi preseden negatif bagi generasi muda serta iklim investasi di Indonesia.
Ia menyoroti adanya dissenting opinion dari salah satu hakim dalam persidangan sebagai indikasi adanya keraguan dalam pengambilan keputusan.
Jhon berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut memberi ruang untuk menilai bahwa Nadiem sebenarnya layak untuk dibebaskan.
Selain itu, Jhon menilai beberapa dakwaan terkesan dipaksakan, khususnya mengenai pengadaan chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.
Dia menjelaskan bahwa pengadaan chromebook merupakan paket yang mencakup modem dan koneksi internet, sehingga dimaksudkan sebagai jembatan digital bagi daerah tertinggal.
Menurut Jhon, program itu juga mempermudah proses pembelajaran, membantu guru, dan memungkinkan pengendalian materi pembelajaran oleh pemerintah pusat.
Ia menambahkan bahwa kebijakan digitalisasi tersebut diklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp3,6 triliun.
Jhon mengkhawatirkan bahwa kasus ini akan menjadi momok bagi anak muda berprestasi yang mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air dan mengabdi di pemerintahan.
Ia menyoroti latar belakang Nadiem sebagai lulusan Universitas Harvard dan kontribusinya melalui ekosistem Gojek yang memberdayakan 3,5 juta mitra pengemudi dan 1,4 juta pelaku UMKM.
Menurut Jhon, kriminalisasi terhadap figur dengan rekam jejak seperti itu berisiko menjadi sinyal negatif bagi investor domestik maupun asing.
Dia juga mempertanyakan mengapa nama mantan Presiden Joko Widodo, yang disebut beberapa kali dalam persidangan, tidak dipanggil sebagai saksi oleh majelis hakim.
Jhon mengingatkan bahwa seorang menteri pada dasarnya melaksanakan visi presiden, sehingga keterangan Presiden dianggap relevan dalam kasus ini.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan agar kasus tersebut tidak berujung pada langkah politik seperti pemberian pengampunan atau amnesti yang justru memperburuk citra penegakan hukum.







