Pemerintah Jepang merancang kenaikan tarif untuk berbagai jenis izin tinggal warga negara asing pasca diberlakukannya revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi.
Kenaikan paling drastis ditetapkan untuk izin tinggal permanen, yang akan naik dari 10.000 yen (Rp1,1 juta) menjadi 200.000 yen (Rp22,3 juta).
Saat ini, permohonan izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket.
Informasi tersebut dilaporkan oleh NHK, Sabtu, 4 Juli 2026.
Biaya untuk perpanjangan atau perubahan status juga mengalami penyesuaian; untuk masa hingga tiga bulan tarif ditetapkan 10.000 yen baik untuk pengajuan di loket maupun secara daring.
Untuk izin tinggal dengan durasi satu tahun, biaya yang diusulkan adalah 33.000 yen (Rp3,6 juta) bagi pemohon di loket, dan 27.000 yen (Rp3 juta) untuk pengajuan secara daring.
Izin tinggal selama lima tahun atau lebih akan dikenai biaya 75.000 yen (Rp8,3 juta) apabila diajukan di loket.
Sementara itu, pengajuan izin selama lima tahun secara daring akan dikenakan biaya 65.000 yen (Rp7,2 juta).
Pemerintah menyatakan pemohon yang mengalami kesulitan finansial, termasuk pengungsi yang telah ditetapkan secara resmi, tetap berhak menerima potongan biaya.
Masyarakat dapat memberikan masukan sejak pemerintah membuka periode konsultasi publik pada Jumat, 3 Juli 2026, sebelum kebijakan diberlakukan.
Target penerapan kebijakan ini ditetapkan mulai 1 Oktober 2026.
Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi menyatakan peningkatan jumlah warga negara asing yang mencapai rekor tertinggi mendorong kenaikan biaya pengelolaan sistem imigrasi.
Menurut Hiraguchi, pembebanan sebagian biaya administrasi kepada warga negara asing diperlukan agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai.







