Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya kepentingan Zionisme melalui kanal-kanal strategis nasional.
Upaya itu dianggap perlu dilaksanakan agar dukungan Indonesia terhadap Palestina terejawantahkan dalam kebijakan yang konsisten di berbagai sektor.
Pengawasan disarankan mencakup investasi, kegiatan bisnis, kebijakan imigrasi, propaganda digital, serta aktivitas warga negara asing secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Farouk Abdullah Alwyni, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), dalam pernyataan, Kamis, 30 Juli 2026.
Farouk menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap pengaruh ideologi tersebut adalah bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilainya bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
“Kewaspadaan terhadap Zionisme adalah satu bentuk penolakan kepada sebuah ideologi apartheid dan proyek politik genosida kejam,” ujar Farouk.
Ia juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap segala aktivitas yang dinilai berpotensi terkait dengan kepentingan asing itu sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional jangka panjang.
Farouk memperingatkan perkembangan narasi pro-Israel di ruang digital, serta meminta agar propaganda, disinformasi, dan upaya penyangkalan kejahatan kemanusiaan diawasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu rekomendasi konkret yang disampaikan adalah audit terhadap investasi dan perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Israel pada sektor-sektor strategis.
“Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat negara tempat perusahaan didaftarkan, tetapi juga harus mencakup pemilik manfaat akhir,” kata Farouk.
Menurutnya, pengawasan investasi yang menyeluruh diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional, dan kebijakan harus mencerminkan dukungan nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.
“Indonesia harus berdiri bersama Palestina bukan hanya melalui pernyataan, tetapi juga melalui kebijakan imigrasi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan penegakan hukum yang konsisten,” tutup Farouk.







