Jenggala.id – Kepala Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, merasa kecewa dengan kelambanan Mashariq dalam menyediakan layanan bagi jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. Akibatnya, jemaah haji mengalami kesulitan dan kekurangan asupan makanan.
“Kami telah mengungkapkan protes hebat kepada Mashariq terkait masalah yang terjadi di Muzdalifah. Kami juga meminta agar tidak ada masalah dalam penyediaan layanan di Mina,” tegas Hilman seperti dikutip dari situs resmi kemenag.go.id, Rabu (28/6/2023).
Mashariq atau Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company adalah perusahaan investasi yang menyediakan layanan haji dan umrah dengan markas di Mekkah.
Baca juga : Biaya Haji 2023 Maksimal di Rp 55 Juta
Pada bulan Februari 2023, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Mashariq untuk melayani jemaah haji pada musim haji 1444 H/2023 M.
Hilman memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pelayanan ibadah haji. Dia meminta Mashariq untuk bertindak cepat dalam melayani jemaah haji.
“Kami akan terus mengawasi ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam mempersiapkan layanan bagi jemaah haji,” lanjutnya.
Protes hebat disampaikan kepada Mashariq, kata Hilman, karena mereka bertanggung jawab penuh atas penyediaan layanan di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armina). Mekanisme ini juga diterapkan oleh semua negara, di mana proses penyediaan layanan dilakukan dalam kerjasama dengan otoritas Mashariq.
Baca juga : Pada Musim Haji Tahun Ini Arab Saudi menghapus Pembatasan Covid – 19
“Jadi, dalam Armina, penyediaan layanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mashariq. Oleh karena itu, kami meminta agar semua hak jemaah haji Indonesia dapat diberikan dengan baik,” tegasnya.
Hilman meminta agar Mashariq dapat mengambil keputusan dengan cepat dalam mengatasi setiap potensi masalah yang muncul. Dengan demikian, potensi masalah yang ada dapat segera diselesaikan dan tidak merugikan jemaah.
“Mashariq tentu menyadari bahwa Indonesia memiliki jumlah jemaah haji terbesar. Seharusnya ada skema pengendalian risiko yang lebih komprehensif dan cepat,” jelasnya.
Baca juga : Tenang, Jamaah Calon Haji akan dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan
Hilman juga mengakui bahwa ruang yang tersedia di Mina sangat terbatas bagi jemaah haji. Setiap jemaah hanya diberikan ruang dengan luas sekitar 0,8 meter persegi. Namun, kondisi seperti ini memang terjadi setiap tahun selama puluhan tahun.
“Bahkan, fatwa para ulama yang menetapkan Mina Jadid adalah bukti bahwa keterbatasan ruang di Mina telah dirasakan dan menjadi perdebatan sejak lama,” tambah Hilman.







