Pada 4 Agustus 1945, Soekarno mengadakan pembicaraan kunci dengan para tokoh pergerakan nasional dan otoritas pendudukan Jepang untuk menentukan susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pembahasan tersebut menekankan pentingnya susunan anggota yang mencerminkan keragaman wilayah Nusantara.
Sebelumnya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah merumuskan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar.
Pemerintah militer Jepang lantas memutuskan pembentukan PPKI sebagai langkah administratif menuju kemerdekaan.
Namun bagi para pemimpin nasional, kesempatan itu dipakai untuk memastikan lembaga baru memperoleh legitimasi dari berbagai daerah.
Soekarno, bersama Mohammad Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo, memulai perundingan internal tentang siapa saja yang layak mewakili bangsa sebelum pengumuman resmi pada 7 Agustus 1945.
Mereka menegaskan bahwa pembentukan negara tidak boleh dikuasai hanya oleh elite dari Pulau Jawa.
Prinsip ini sejalan dengan gagasan yang pernah disampaikan dalam pidato “Lahirnya Pancasila” pada 1 Juni 1945.
Hasil diskusi awal itu membuahkan komposisi PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili berbagai wilayah Indonesia.
Perwakilan datang dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, serta kelompok Tionghoa.
Beberapa tokoh yang tercatat masuk dalam susunan awal antara lain Teuku Mohammad Hasan, Sam Ratulangi, Andi Pangerang Petta Rani, A.A. Hamidhan, I Gusti Ketut Pudja, dan Johannes Latuharhary.
Pada saat itu, Papua belum memiliki wakil tersendiri, namun Soekarno menegaskan wilayah bekas Hindia Belanda termasuk Papua merupakan bagian dari cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Awal Agustus 1945 berlangsung di tengah kondisi Jepang yang makin terdesak dalam Perang Pasifik.
Pemerintah pendudukan menawarkan janji kemerdekaan untuk mempertahankan dukungan rakyat, sedangkan para pemimpin Indonesia memanfaatkan ruang politik tersebut demi percepatan kemerdekaan.
Soekarno memperlihatkan kemampuan diplomasi dengan tetap berhubungan dengan otoritas Jepang sekaligus menjaga agar keputusan strategis tetap berada di tangan pemimpin nasional.
Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, PPKI dapat melanjutkan tugasnya tanpa ketergantungan pada pemerintahan pendudukan.
Pada sidang 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Keputusan-keputusan tersebut memiliki kekuatan legitimasi karena diambil oleh sebuah badan yang anggotanya dipilih dengan pertimbangan keterwakilan daerah.
Pengutamaan representasi Nusantara dalam pembentukan PPKI menjadi salah satu dasar penting bagi upaya menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga hari ini.







