Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan agar batas kewenangan antara TNI dan Polri tetap dijaga menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menyatakan bahwa TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa penafsiran pernyataan tersebut harus berada dalam koridor konstitusi.
Ia mengutip Pasal 30 UUD 1945 untuk menegaskan posisi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.
Menurut TB, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum adalah ranah Polri.
Prinsip pembagian tugas ini juga tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
TB, politikus senior PDI Perjuangan, menyatakan bahwa TNI tetap dapat dilibatkan dalam pengamanan masyarakat melalui mekanisme Operasi Militer selain Perang (OMSP).
Namun ia menekankan bahwa pelibatan tersebut bersifat perbantuan kepada Polri, bukan sebagai pengambilalihan kewenangan.
“Kata kuncinya adalah membantu Polri, bukan mengambil alih,” ujarnya pada 13/8/2026.
Soal patroli TNI di wilayah sipil, TB menyoroti perlunya koordinasi dan mekanisme yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ia mengingatkan agar kewenangan dan prosedur dilampirkan secara tegas ketika TNI menjalankan peran bantuan kepada Polri.
TB juga menyinggung ketentuan terkait keadaan bahaya yang diatur dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Dalam rezim darurat militer, kewenangan militer dapat meluas, namun penetapan keadaan bahaya adalah wewenang Presiden.
Ia menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Panglima TNI.
TB merangkum paling tidak tiga perhatian pokok terkait isu ini.
Pertama, konstitusi membedakan tugas TNI di bidang pertahanan dan Polri dalam urusan Kamtibmas.
Kedua, TNI dapat membantu tugas Kamtibmas Polri melalui OMSP dengan status perbantuan, bukan pengambilalihan.
Ketiga, perlu ada keputusan Presiden sesuai hukum jika negara berada dalam keadaan bahaya sehingga kewenangan militer meluas.
TB menegaskan dukungan terhadap sinergi TNI dan Polri demi keamanan dan kondusifitas rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Ia menutup dengan catatan bahwa sinergi tersebut harus selalu berlandaskan koridor konstitusi agar pembagian kewenangan tidak menjadi kabur.







