Setiap 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Proklamasi 1945, namun pertanyaan “merdeka untuk apa?” tetap relevan terutama ketika fokus diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Perjalanan lembaga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan mencerminkan upaya panjang itu, terutama melalui sejarah Universitas Hasanuddin (Unhas) dan transformasinya yang berujung pada kelahiran Universitas Negeri Makassar (UNM).
Secara hukum, Unhas didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makassar.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 8 September 1956 dan mulai berlaku pada 1 September 1956.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Nomor 33696/S tanggal 11 Juni 1956 mengenai pembentukan Universitas Hasanuddin.
Universitas Hasanuddin secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 10 September 1956 di Makassar.
Pada 2026 Unhas menandai 70 tahun kiprahnya sebagai perguruan tinggi negeri yang berperan penting di kawasan Indonesia Timur.
Makassar sejak lama menempati posisi strategis sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan, sehingga keberadaan perguruan tinggi negeri di kota ini menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang terdesentralisasi.
Selain kebutuhan tenaga teknis seperti dokter dan insinyur, negara juga membutuhkan guru sebagai pilar pembangunan manusia.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin dibentuk melalui SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 30 Tahun 1961 pada 1 Agustus 1961.
FKIP melahirkan tenaga pendidik yang kemudian menyebar ke berbagai daerah, membawa pengetahuan dan harapan ke sekolah-sekolah yang masih minim fasilitas.
Pada 1 September 1964, FKIP Unhas dinyatakan sebagai cabang IKIP Yogyakarta di Makassar sebelum mendapatkan status institusi mandiri.
Pengesahan IKIP Makassar sebagai lembaga negeri dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 272 Tahun 1965.
Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 8 Juni 1965 dan berlaku surut sejak 5 Januari 1965.
Kronologi itu penting karena sering muncul kekeliruan mengenai tanggal yang tepat antara penetapan dan mulai berlakunya Keppres.
Pendirian IKIP Makassar yang memiliki dasar dokumen negara menegaskan landasan hukum institusi tersebut meskipun berbagai narasi lisan turut membentuk memori kolektif.
Prof. H. Eddy Agussalim Mokodompit, MA tercatat sebagai rektor pertama IKIP Makassar yang ikut membangun tradisi pendidikan keguruan di lingkungan institusi itu.
Perubahan politik nasional pasca-1965 dan kebijakan Orde Baru membawa dampak pada kehidupan kampus di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar.
Perubahan nama kota menjadi Ujung Pandang juga memengaruhi identitas lembaga sehingga IKIP Makassar kemudian dikenal sebagai IKIP Ujung Pandang.
Pada masa itu pemerintah mengedepankan stabilitas politik dan memberlakukan kebijakan yang membatasi aktivitas politik mahasiswa, seperti Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada akhir 1970-an.
Tidak ada bukti kuat bahwa IKIP Ujung Pandang secara formal melakukan penghapusan rekam jejak Soekarno; yang lebih nyata adalah konteks depolitisasi kampus secara nasional.
Keppres Nomor 272 Tahun 1965 tetap menjadi bagian dari arsip kelembagaan meskipun cara generasi membaca sejarah dapat berubah seiring waktu.
Tahun 1998 menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka ruang reformasi termasuk dalam kehidupan perguruan tinggi.
Pada 4 Agustus 1999, melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, IKIP Ujung Pandang dikonversi menjadi Universitas Negeri Makassar.
Konversi ini menandai perubahan paradigma kelembagaan dari fokus utama pendidikan keguruan ke pengembangan bidang ilmu yang lebih luas.
Warisan pendidikan keguruan tetap melekat pada UNM sebagai akar historis yang bersambung dari FKIP Unhas dan IKIP Makassar.
Pada tahun yang sama, nama kota kembali menjadi Makassar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 13 Oktober 1999.
Perjuangan pengembalian nama Makassar berlangsung lama, termasuk petisi yang diajukan pada 17 Juli 1976 oleh Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H., Dr. Mattulada, dan Drs. H. Hamzah Daeng Mangemba.
Rekomendasi dan keputusan lokal turut memperkuat aspirasi tersebut, termasuk seminar pada 21 Agustus 1995 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kotamadya Nomor 05/Pim/DPRD/VIII/1999 tanggal 21 Agustus 1999.
Presiden B.J. Habibie menegaskan pengembalian nama pada 13 Oktober 1999 melalui Peraturan Pemerintah.
Dr. Mattulada wafat pada 10 Oktober 2000, sebulan sebelum Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000 yang mengukuhkan kembali penggunaan nama Makassar.
Kaitannya dengan Unhas, FKIP, IKIP, dan UNM menunjukkan kesinambungan institusional yang melintasi pergantian rezim politik dan perubahan identitas kota.
Pada 2026 hubungan historis antar-institusi itu kembali tampak dalam dinamika kepemimpinan UNM.
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar.
Perubahan statusnya dari Pelaksana Harian menjadi Pelaksana Tugas efektif berlaku sejak 4 Februari 2026.
Surat keputusan penunjukan Prof. Farida bertanggal 23 Januari 2026 dan memberikan mandat kepemimpinan selama satu tahun atau sampai rektor definitif dilantik.
Selain menjaga kelangsungan administrasi dan layanan akademik, Prof. Farida diberi tugas oleh kementerian untuk menyelenggarakan proses pemilihan rektor.
Penunjukan seorang akademisi dari lingkungan Unhas ke posisi Plt Rektor UNM memiliki konteks berbeda dari hubungan historis pada masa awal pembentukan lembaga pendidikan keguruan.
Di masa kini hubungan itu lebih berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi serta kebutuhan transisi kepemimpinan yang aman dan teratur.
Selain itu, dinamika internal UNM juga bersinggungan dengan proses hukum, sehingga penunjukan pimpinan sementara perlu dipahami dalam kerangka administratif dan regulasi.
Perjalanan panjang tersebut juga terkait dengan narasi pribadi tokoh nasional, khususnya sang Proklamator.
Pada 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menetapkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan menyebutkan tuduhan keterlibatan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum.
Pada 9 September 2024, MPR RI secara resmi mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/1967, sebuah langkah yang dinilai mengembalikan nama baik Soekarno sebagai mantan kepala negara.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan tidak adanya bukti yuridis keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S saat proses pencabutan itu berlangsung.
Pencabutan tersebut diserahkan kepada keluarga Bung Karno dalam sebuah acara yang dihadiri Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto; momentum itu dianggap menutup babak panjang kontroversi politik terkait figur proklamator.
Rekaman panjang dari masa Soekarno, ke Orde Baru, hingga era Reformasi menunjukkan bagaimana perguruan tinggi menjadi saksi dan turut beradaptasi terhadap perubahan politik.
Universitas dan guru memegang peranan penting dalam memastikan kemerdekaan diterjemahkan menjadi kemampuan berpikir kritis, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.
Kemerdekaan yang bermakna menurut perjalanan Unhas hingga UNM bukan sekadar kemerdekaan formal, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun kapasitas manusia Indonesia.
Selama masih ada anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan layak, perjuangan kemerdekaan dalam ranah pendidikan belum tuntas.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.







