JENGGALA.ID – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kemenpan RB. Mereka membahas pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian.
Dalam pernyataannya, Burhanuddin menjelaskan bahwa proses penegakan hukum terkait aset dimulai dari melacak aset hingga pemulihan aset, termasuk penyelidikan dan eksekusi, terutama dalam hal uang pengganti atau denda.
“Badan Perampasan Aset ini memberikan harapan kepada kami untuk mempermudah penegakan hukum, terutama penyelamatan dan pemulihan aset negara,” kata Burhanuddin pada Jumat, 27 Oktober.
Burhanuddin juga mengucapkan terima kasih kepada Menpan RB yang telah mendukung pembentukan Badan Perampasan Aset.
Selain membahas Badan Perampasan Aset, mereka juga berbicara tentang reformasi manajemen kepegawaian yang berkaitan dengan Kejaksaan. Burhanuddin mengungkapkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan khusus dalam litigasi dan nonlitigasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Ia menyoroti pentingnya adaptasi terhadap kebutuhan hukum dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi. “Dalam rangka mempercepat tata kerja dan penegakan hukum, kami memerlukan dukungan dari semua pihak,” kata Burhanuddin.
Menanggapi hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan dukungan penuh agar ASN, terutama di Kejaksaan, tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga wakil masyarakat, pemerintah, dan negara di berbagai lembaga dan tingkat peradilan.
Menpan RB dan stafnya sangat mendukung langkah-langkah Kejaksaan dalam penegakan hukum yang memberikan manfaat langsung bagi negara dan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa RUU tentang Perampasan Aset sedang dibahas saat ini. Oleh karena itu, Azwar menyatakan perlunya pendirian lembaga ini agar koordinasi dan pelaksanaan tugas terkait perampasan aset sesuai dengan tujuan pembentukannya.







