Pemerintah mengalokasikan pemugaran untuk 10.300 unit rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperluas kuota perbaikan pemukiman warga dalam program tersebut.
Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Maruarar melakukan peninjauan pelaksanaan bedah rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi bantuan perumahan dengan menerima surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
Syarat penerima program difokuskan pada kriteria sosial dan kondisi fisik bangunan; penerima harus termasuk desil 1 sampai desil 4 atau berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.
Dari sisi bangunan, kriteria kelayakan meliputi kondisi atap, lantai, atau dinding; ketidakadaan salah satu elemen tersebut dapat menjadikan rumah layak menerima bantuan.
Pejabat teknis Kementerian PKP, Sri, menegaskan bahwa atap yang hanya terbuat dari asbes dipandang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga termasuk yang layak diperbaiki.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 51 persen rumah warga perkotaan Jakarta masih menggunakan atap asbes.
Dalam dialog lapangan, Maruarar meminta warga mengirimkan data kondisi rumah untuk diverifikasi lebih lanjut dan berjanji menindaklanjuti setiap laporan agar proses renovasi berjalan cepat.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mendorong pemanfaatan lahan milik kementerian dan skema pembiayaan jangka panjang untuk meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah.
Hashim menyebut bahwa ada tawaran seluas 41 hektare dari pihak terkait, namun menilai tantangan muncul karena keberadaan penghuni di lahan tersebut.
Ia juga mengusulkan opsi kredit jangka panjang hingga 40 tahun agar hunian terjangkau bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh.
Pemerintah menetapkan kawasan padat seperti Cakung, Tambora, dan Kalibaru Cilincing sebagai prioritas program pemugaran.
Lurah Manggarai, Arafat, sedang memverifikasi data ratusan rumah yang membutuhkan perbaikan mendesak.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 2.000 unit rumah kumuh di wilayahnya.
Pemerintah menekankan bahwa perbaikan hunian di atas lahan negara harus disertai izin resmi dari pemilik lahan sebelum dilaksanakan.
Kementerian PKP menyatakan optimisme bahwa penyerapan anggaran untuk program bedah rumah akan selesai sebelum akhir tahun anggaran berjalan.







