Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang beroperasi di Depok, Jawa Barat.
Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026.
Langkah pencabutan merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan terhadap kondisi keuangan bank tersebut.
Pada Juli 2025, bank ini sebelumnya dinyatakan sebagai “bank dalam penyehatan” karena rasio permodalan dan tingkat likuiditas yang berada di bawah ketentuan yang berlaku.
Setelah diberi waktu untuk melakukan perbaikan, pengurus dan pemegang saham dinilai belum memenuhi persyaratan perbaikan yang diminta OJK.
Karena kegagalan pemulihan tersebut, OJK kemudian menetapkan bank sebagai “bank dalam resolusi” pada 2 Juli 2026.
Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi, menyatakan, “Pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan kami,” pada Jumat 17 Juli 2026.
Edwin menjelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memutuskan untuk menangani bank melalui proses likuidasi.
OJK mengambil langkah pencabutan izin sebagai langkah lanjutan dari keputusan LPS itu.
Dengan pencabutan izin, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami pastikan proses penanganan dilakukan secara berhati-hati untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional,” ujarnya.







