Keterlambatan hampir enam bulan dalam penyelesaian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengganggu kegiatan tambang batu bara di Kalimantan Timur.
Gangguan operasi tersebut memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menekan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tambang.
Forum Komunikasi IUP–IKN mencatat sekitar 15.000 pekerja dan warga terdampak perlambatan aktivitas pertambangan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 pekerja dilaporkan telah kehilangan pekerjaan karena proses perpanjangan IUP belum tuntas, menurut pernyataan forum.
Soeharto, Ketua Forum Komunikasi IUP–IKN, menyampaikan data itu dalam keterangannya pada Minggu, 7 Juli 2026.
Dampak perlambatan juga dirasakan pelaku usaha setempat; warung makan kehilangan pelanggan, pendapatan jasa transportasi menurun, dan pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas tambang terdampak.
Salah seorang pekerja tambang, Gendut Supriyanto, menyatakan kekhawatirannya bukan sekadar kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kemungkinan hak-hak karyawan tidak terpenuhi bila PHK dibenarkan dengan alasan force majeure oleh perusahaan.
Forum Komunikasi IUP–IKN mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian proses perpanjangan IUP agar operasi tambang dapat dilanjutkan dan lapangan kerja kembali terbuka.
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur menunjukkan potensi PHK di sektor pertambangan terus meningkat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkirakan sekitar 1.500 pekerja berisiko kehilangan pekerjaan akibat penyesuaian operasional perusahaan.
Laporan resmi yang diterima mencatat 505 pekerja terdampak PHK dari salah satu perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sejumlah perusahaan tambang lain di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga dilaporkan mulai mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja.
Pemerintah daerah meminta agar PHK dijadikan langkah terakhir dan menegaskan perusahaan harus memenuhi seluruh hak normatif pekerja apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari.







