Belanja pegawai juga sebut Freddy dilaporkan masih di bawah 30 persen dari APBD, memungkinkan ruang untuk rekrutmen CPNS 2026, di mana tercatat 9.759 formasi diusulkan.
APBD ini disusun dengan prinsip “value for money” dan “money follows program priority” untuk memaksimalkan dampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi. Transparansi pengelolaan anggaran di Sumatera Utara diwujudkan melalui audit BPK RI, publikasi dokumen keuangan (RKPD, KUA, APBD) di situs resmi provinsi dan kota,” ungkap Freddy.
Langkah transparansi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan partisipasi publik, meskipun tantangan terkait ketimpangan dan tuntutan transparansi masih terus disuarakan oleh masyarakat dan pengamat. Ini patut menjadi perhatian pejabat publik di Sumatera Utara.
Beberapa upaya transparansi di Sumatera Utara misalnya penerbitan dokumen resmi dimana pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kota (seperti Medan) telah mengunggah dokumen penting seperti Ringkasan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan RKA SKPD ke situs resmi untuk diakses publik.
Pengelolaan keuangan daerah juga rutin diaudit oleh BPK RI untuk memastikan profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.
Organisasi seperti FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumut melakukan diseminasi informasi anggaran melalui media untuk mendorong keterbukaan.
Kemudian fokus pada transparansi pada tingkat desa (APBDes) dan dinas teknis (seperti Dinas Kehutanan) untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.
“Dengan masih adanya aksi unjuk rasa, seperti dari PW IPA (Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah) Sumut, menuntut transparansi lebih lanjut atas dugaan ketimpangan anggaran. Menunjukan bahwa upaya transparansi ini masih perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik yang berimbas pada naiknya partisipasi politik masyarakat Sumut,” katanya lagi.
Berbagai laporan menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam transparansi keuangan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam penggunaan anggaran pembangunan. Transparansi ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, independen, dan bebas korupsi di seluruh Sumatera Utara.
Berbagai topik dalam perbincangan bersama Freddy Siahaan, terselip kegelisahan yang terpancar dari wajahnya akan realitas sosial yang berlaku di Sumatera Utara.
Dengan segala permasalahan yang ada, Sumatera Utara masih menyimpan potensi yang sangat besar. Ia hanya bergumam, Sumatera Utara ini laksana raksasa tidur, potensinya luar biasa besar, harus dibangunkan agar bisa berperan besar dalam ikut mewujudkan cita-cita “Indonesia Emas”.
Bukankah dahulu Pulau Sumatera pernah dijuluki “Pulau Emas” (Suwarna Dwipa)? Orang Batak bilang “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, ada semangat kebersamaan, spirit solidaritas mambangun Sumatera Utara. (wol/rls/pel/d2)
Jenggala







