Pemerintah menyatakan belum membahas langkah pencopotan pejabat militer atau kepolisian terkait kegagalan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Fokus utama saat ini adalah penanggulangan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Bromo, Jawa Timur.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto tertuju pada upaya pemadaman dan penanganan dampak kebakaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ucapannya itu merupakan respons atas pernyataan Menko Polkam Djamari Chaniago tentang kemungkinan konsekuensi jabatan bagi yang dinilai gagal dalam pengendalian karhutla.
Prasetyo menegaskan, “Kita belum sampai ke sana ya. Paling penting petunjuk bapak presiden, segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu.”
Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Ia juga menyebut peran Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan serta satuan di tingkat provinsi dalam upaya pemadaman.
Prasetyo mengimbau masyarakat memberi dukungan kepada tim yang bekerja, termasuk melalui doa dan bantuan moril, mengingat kondisi kerja di lapangan sangat berat.
Beberapa petugas dilaporkan jatuh sakit akibat paparan asap yang berkepanjangan selama operasi pemadaman.
Menteri Sekretaris Negara meminta warga menghindari kegiatan yang berisiko memicu api, apalagi saat cuaca kering akibat fenomena El Nino.
Salah satu insiden yang disorot adalah kebakaran hebat di Gunung Bromo yang diduga dipicu oleh penyalaan suar (flare) pada sesi foto prewedding di Bukit Teletubbies.
Sebelumnya, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian akan menjadi tolok ukur dan kegagalan dapat berdampak pada karier pejabat terkait.
“Upaya pengendalian diukur berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekwensi,” kata Djamari.







