JENGGALA.ID – Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dihadapi tuntutan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta, yang dapat diganti dengan kurungan 3 bulan. Irwan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya untuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pencucian uang.
Jaksa menyatakan bahwa Irwan secara sah dan meyakinkan terlibalet dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang sesuai dengan undang-undang. Mereka mengacu pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selain itu, Jaksa juga mengusulkan agar Irwan diakui sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dalam kasus ini. Ia juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar, yang bisa diganti dengan masa hukuman 3 tahun penjara.
Selama persidangan, Irwan mengungkapkan sejumlah individu lain yang diduga terlibat dalam kasus BTS 4G, termasuk Wawan, Edward Hutahaean, Windu Aji Purnama, Sadikin Rusli, dan Dito Ariotedjo. Berdasarkan kesaksian Irwan, Kejaksaan Agung menetapkan Edward dan Sadikin sebagai tersangka.
Irwan kemudian mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
Kasus ini melibatkan beberapa nama penting, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali dari PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama dari PT Multimedia Berdikari Sejahtera, serta Muhammad Yusrizki Muliawan dari PT Basis Utama Prima.
Beberapa dari mereka telah mendapat tuntutan hukuman. Johnny Plate dihadapi tuntutan 15 tahun penjara, Anang tuntutan 18 tahun penjara, dan Yohan tuntutan 6 tahun penjara. Mereka dituduh telah merugikan keuangan negara hingga Rp8 triliun dalam kasus korupsi terkait penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya, berdasarkan laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada April 2023.







