JENGGALA.ID – Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menetapkan Vonis bebas kepada mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara yang sebelumnya menjadi terdakwa atas perkara penggelapan bisnis SPBU.
Ketua Majelis Hakim Dwi Sugianto mengatakan, Irfan tidak terbukti secara sah telah bersalah sesuai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkait penipuan dan tindak pidana pencucian uang.
Selain mantan Ketua DPRD Jawa Barat, istri dari Irfan Suryanagara, Endang Kusumawati juga divonis bebas oleh majelis hakim.
Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara bersama istrinya, Endang Kusumawati, didakwa pasal 378 KUHPidana yakni penipuan invetasi SPBU.
“Menyatakan terdakwa Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawati tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan,” tutur Majelis Hakim saat membaca amar putusan, Rabu, 8 Februari 2023.
Majelis Hakim berpendapat jika permasalahan antara Irfan Suryanagara dengan Stelly Gandawidjaja bukan perkara pidana, melainkan perdata.
Karena dakwaan pidana tidak terbukti, majelis Hakim juga memutuskan jeratan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwakan kepada terdakwa tidak bisa dibuktikan.
“Membebaskan Irfan Suryanagara, Endang Kusumawati dari segala tuntutan hukum. Menyatakan terdakwa Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawati tidak terbukti sah dan meyakinkan dalam TPPU,” katanya.
Hakim pun memerintahkan agar Irfan segera dibebaskan dari tahanan. Adapun Irfan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung selama proses persidangan.
Dengan begitu, hakim pun mempersilakan kepada para pihak yang berperkara itu untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak sependapat dengan keputusan yang disampaikan majelis hakim tersebut.
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” katanya.
Sementara untuk barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, saksi juga jaksa penuntut umum.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Irfan dan Endang dihukum penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar atas perkara penggelapan itu.
Jaksa menyebut Irfan dituntut sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 3 jo Pasal 10 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).***







