Iran dan Oman masih menggelar pembicaraan mengenai pembentukan jalur pelayaran aman di Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan proses negosiasi berjalan lancar dan bersifat konstruktif.
Kedua negara disebut telah mencapai kesepakatan prinsip soal rute navigasi yang akan dipakai kapal.
Namun, sejumlah persoalan teknis tetap harus diselesaikan sebelum pernyataan bersama dapat diumumkan.
Salah satu hal yang belum final adalah kemungkinan penerapan biaya transit dan mekanisme pembagian biaya antara Iran dan Oman.
Rancangan pengaturan juga mencakup mekanisme pengawasan perjalanan kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Iringan kerja sama akan meliputi bidang lingkungan, layanan maritim, serta upaya penanggulangan tindak kejahatan di perairan tersebut.
Baghaei menegaskan penyediaan layanan maritim akan dikenai kompensasi yang wajar bagi pihak penyedia jasa.
Menurutnya, penutupan Selat Hormuz bukan akibat perselisihan bilateral antara Iran dan Oman.
Ia mengaitkan kondisi penutupan dengan apa yang disebutnya sebagai agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Baghaei menuduh adanya pemanfaatan pangkalan militer di sepanjang pesisir selatan Teluk Persia sebagai bagian dari tindakan yang menyerang Iran.
Atas dasar itu, Iran memandang penetapan jalur pelayaran sebagai urusan bilateral meski dampaknya tentu berimplikasi pada pelayaran internasional.
Tujuan khusus perundingan ini adalah menentukan jalur yang aman bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Iran menyatakan pembukaan kembali selat akan bergantung pada perubahan kondisi yang diberlakukan terhadap negara tersebut dan kawasan sekitarnya.
Baghaei juga menegaskan bahwa Iran masih berada dalam kondisi perang, sehingga blokade maritim oleh Amerika Serikat membuat Selat Hormuz belum dapat dikatakan aman.
Ia merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB 3314 tentang definisi agresi dan menyatakan blokade maritim seperti yang dilakukan AS dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi menurut resolusi tersebut.
Perundingan terus berlangsung hingga Selasa, 11 Agustus 2026, dengan aspek teknis yang masih menjadi fokus pembahasan.







