Otoritas Selat Teluk Persia Iran mengeluarkan peringatan resmi pada Minggu, 23 Agustus 2026, yang dipublikasikan melalui platform X terkait pelanggaran aturan transit di Selat Hormuz.
Peringatan itu menyebutkan bahwa kapal yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa denda, penahanan, hingga penyitaan kapal.
Dalam pengumuman tersebut, otoritas meminta perusahaan pelayaran untuk menelusuri dan mematuhi aturan transit yang berlaku di perairan tersebut.
Perusahaan yang mengangkut kargo menuju atau dari kawasan Teluk diharuskan memeriksa daftar terbaru kapal yang dituduh melakukan pelanggaran sebelum menyewa kapal.
Otoritas juga menegaskan akan memasukkan kapal lain ke daftar pelanggar apabila melakukan kerja sama dengan kapal yang sudah tercatat dalam daftar itu.
Contoh kerja sama yang dapat berujung pada pencatatan adalah pemindahan kargo antar-kapal, aktivitas transshipment, dan operasi lain yang sejenis.
Bagi kapal yang masuk daftar, tersedia mekanisme banding; pemilik atau operator harus mengajukan permohonan resmi beserta penjelasan alasan untuk meminta penghapusan nama dari daftar.
Langkah kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya ketegangan mengenai aturan navigasi di Selat Hormuz.
Selat Hormuz dipandang sebagai salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia dan menjadi rute utama bagi ekspor minyak dan gas global.
Menurut laporan Anadolu, ketegangan ikut dipengaruhi oleh proses politik yang sebelumnya terjadi antara Iran dan Amerika Serikat.
Pada Juni, kedua negara menandatangani nota kesepahaman melalui mediasi Pakistan dan Qatar yang mengakhiri permusuhan yang bermula pada Februari.
Meskipun mereka sepakat untuk melanjutkan perundingan menuju kesepakatan akhir, rundingan itu kemudian mengalami kebuntuan terkait penerapan nota kesepahaman.
Perselisihan soal pengaturan navigasi di Selat Hormuz masih belum terselesaikan, sehingga menambah ketidakpastian operasional bagi perusahaan pelayaran yang beraktivitas di kawasan tersebut.







