PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengalokasikan dana investasi sebesar Rp14,88 triliun untuk pengadaan sarana melalui kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA).
Pengumuman nilai kontrak tersebut disampaikan oleh manajemen perusahaan pada Senin, 27 Juli 2026.
Pengadaan mencakup unit kereta api penumpang, layanan angkutan perkotaan, serta armada pengangkut barang.
Sektor angkutan barang untuk Sumatra Selatan direncanakan menerima 1.125 unit gerbong datar.
Untuk seri Stainless Steel New Generation, KAI menanggung investasi Rp5,5 triliun untuk produksi 612 unit kereta.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa pengadaan ini membutuhkan perencanaan jangka panjang, kualitas konsisten, dan ketepatan penyelesaian, serta mendorong kolaborasi profesional dengan INKA.
Sebanyak 40 rangkaian Stainless Steel New Generation telah diserahterimakan sesuai jadwal produksi.
Satu rangkaian cadangan kini sedang menjalani persiapan teknis sebelum mulai beroperasi penuh, sementara 39 rangkaian lainnya telah digunakan dalam pelayanan secara bertahap.
Program Commuter Line baru dan retrofit memperoleh anggaran total Rp4,07 triliun.
Rinciannya, 16 rangkaian baru menelan biaya Rp3,83 triliun dan dua rangkaian retrofit senilai Rp238,63 miliar.
Pengadaan 31 rangkaian LRT Jabodebek tercatat memiliki nilai kontrak sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp4,1 triliun.
LRT Jabodebek melayani 16.018.911 pelanggan dan mencatat pertumbuhan sebesar 22,84 persen pada Semester I 2026.
Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudya menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat industri perkeretaapian nasional melalui pengadaan sarana berkualitas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, KAI juga mengadakan sepuluh unit kereta luxury dengan nilai Rp161,16 miliar untuk memperkuat fasilitas angkutan penumpang.
Wisnu menuturkan bahwa kepercayaan pada industri nasional dibangun lewat kualitas produk dan konsistensi pemenuhan komitmen, serta berharap kolaborasi bersama INKA terus menghasilkan sarana yang aman dan andal demi peningkatan layanan publik dan logistik nasional.







