Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan larangan terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme demi menjaga iklim investasi.
Ia memerintahkan aparat kepolisian untuk segera menindak setiap gangguan keamanan yang menghambat kegiatan dunia usaha.
Listyo Sigit juga meminta para pelaku usaha melaporkan apabila menemukan premanisme, pungli, atau tindak kejahatan lain agar dapat ditindaklanjuti.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang menemukan premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 11 September 2026.
Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama untuk memastikan kegiatan industri berjalan berkelanjutan.
Situasi kamtibmas yang kondusif disebutnya penting bagi rasa aman pekerja sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Data yang disampaikan menunjukkan realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester pertama 2026.
Pada periode sama, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp138 triliun.
Sementara itu, Kabupaten Bekasi dilaporkan mencatat realisasi Rp31,7 triliun pada triwulan pertama 2026, atau setara 41,29 persen dari capaian Jawa Barat.
Capaian Jawa Barat pada periode tersebut tercatat sebesar Rp76,8 triliun.
Listyo Sigit menegaskan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha agar aktivitas industri berjalan aman dan lancar.
“Polri ingin meyakinkan pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha berjalan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondusivitas investasi tidak semata bergantung pada aspek keamanan.
Perusahaan diwajibkan mematuhi regulasi, memenuhi hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang berkeadilan.
“Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan industri. Perusahaan membutuhkan pekerja produktif, sedangkan pekerja memerlukan perusahaan sehat sebagai sumber penghidupan,” ujarnya.
Masalah ketenagakerjaan didorong diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan semua pihak.
Konsolidasi Akbar FSPMI tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan, terutama dari Kawasan Industri MM2100 dan perusahaan di sekitarnya.
Listyo Sigit menilai sinergi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh krusial untuk menjaga lingkungan industri tetap aman.
Kolaborasi itu diharapkan menciptakan hubungan kerja berkeadilan dan iklim investasi yang memberi manfaat bersama.







