Kementerian UMKM memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menyatukan layanan melalui SAPA UMKM sebagai platform pelayanan terpadu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Sinergi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM melalui SAPA UMKM.
Rakor menghadirkan pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian serta lembaga negara.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyampaikan komitmen untuk bersinergi dalam pemanfaatan SAPA UMKM.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Beberapa jenis layanan diarahkan untuk terintegrasi melalui platform tersebut, salah satunya adalah sertifikasi halal yang akan dijalankan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) direncanakan diselaraskan dengan pemerintah provinsi agar proses perizinan lebih terhubung.
Aspek pengawasan juga akan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kerangka pengawasan terpadu.
Pelaksanaan integrasi disusun secara bertahap untuk menyesuaikan tingkat kesiapan setiap instansi, mengingat perbedaan mekanisme pelayanan dan basis data antar lembaga.
Maman menekankan pentingnya tidak terburu-buru agar implementasi tidak meleset dari sasaran bagi para pelaku UMKM.
Dengan SAPA UMKM, pemerintah mendorong keterhubungan berbagai layanan sehingga pelaku usaha dapat mengakses program yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan usahanya.
Kementerian berharap komitmen lintas sektor tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
Hasilnya diharapkan meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam mendukung perekonomian nasional.







