Jenggala.id – Ada instruksi khusus yang disampaikan Presiden Jokowi untuk Kepala Otorita IKN saat pelantikan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Dhoni Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3).
Acara yang digelar terbatas dengan protokol kesehatan ketat ini disiarkan secara virtual di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Lagu Indonesia Raya mengawali acara pelantikan duo pemimpin Otorita IKN Nusantara. Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Bambang dan Dhoni.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menarik minat banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Jokowi mengarahkan Kepala dan Wakil Otorita Nusantara, Bambang Susantono-Dhony Rahajoe untuk berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Di bidang investasi [berkoordinasi] dengan Pak Menko Luhut,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).
“Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar,” sambungnya.
Presiden Jokowi akan berkunjung ke kawasan bakal ibu kota negara (IKN) baru yang akan diberi nama Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), bahkan akan berkemah di kawasan inti IKN tersebut.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi kegiatan itu. Dia menyebut Jokowi akan berkemah di IKN Nusantara pada 13-15 Maret.
“Iya,” ucap Heru, Kamis (10/3) malam.
Presiden Jokowi meminta pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya untuk instansi yang membutuhkan lahan di ibu kota baru tersebut.
Jokowi menyampaikan kepada Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono-Dhony Rahajoe bahwa tanah di IKN akan diserahterimakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kita harus memastikan juga pengadaan tanah di kawasan ibu kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).







