Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait strategi penguatan organisasi partai di Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan Hasto pada Minggu (23/8/2026).
Arahan tersebut diberikan dalam konteks konsolidasi pascakongres ke-6 yang menekankan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput.
Langkah konkret yang ditekankan adalah pembentukan serta penguatan berjenjang pada tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting.
Hasto menyatakan konsolidasi akan dilanjutkan oleh kepemimpinan pusat setelah terbentuknya PAC dan Ranting di daerah.
Megawati juga menyoroti hubungan historis Jawa Timur dengan perjalanan hidup dan pemikiran Bung Karno.
Beberapa kota di provinsi ini dianggap menyimpan jejak penting pembentukan karakter Proklamator, termasuk waktu kelahiran dan pendidikannya.
Menurut Hasto, Bung Karno lahir di Surabaya, kemudian berkaitan dengan Kota Blitar dan menempuh pendidikan di Mojokerto sebelum kembali ke Surabaya.
Peran Surabaya dalam pembentukan pandangan kebangsaan Bung Karno ditegaskan melalui pengaruh lingkungan pergerakan HOS Tjokroaminoto, sehingga kota itu disebut sebagai “dapurnya nasionalisme”.
Megawati mendorong agar nilai-nilai perjuangan tersebut diinternalisasi oleh generasi muda, tidak cukup hanya sekadar menghafal sejarah.
Ia mengingatkan bahwa Bung Karno merupakan contoh pemimpin yang dibentuk dari kalangan rakyat biasa, seorang pemuda miskin dengan semangat tinggi.
Selain semangat perjuangan, generasi penerus didorong meningkatkan kapasitas intelektual (intellectual leadership) untuk membaca dan merumuskan solusi atas persoalan riil bangsa.
Proses dialektika pemikiran diharapkan mampu menuntun arah masa depan Indonesia secara progresif.
Di sisi lain, Megawati menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk aktif berada di tengah masyarakat menghadapi tantangan ekonomi makro, termasuk masalah fiskal, moneter, dan sulitnya lapangan kerja.
Kader diminta mengoptimalkan fungsi rekrutmen, pendidikan politik, serta kaderisasi dan merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
Semua upaya politik tersebut harus berakar pada semangat gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial.







