Jenggala.id, Jakarta — Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Senin 18 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji, Senin, 18 Mei 2026, malam.
Muhadjir tiba di Gedung KPK sekitar pukul 17.44 WIB dan selesai diperiksa pada pukul 19.44 WIB. Usai pemeriksaan, Muhadjir mengatakan dirinya diperiksa karena pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.
“Hanya anu saja. Saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022,” ujar Muhadjir kepada wartawan, Senin 18 Mei 2026.
Saat ditanya terkait materi pemeriksaan mengenai pengelolaan haji, Muhadjir meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. “Tanyakan langsung ke penyidik aja,” katanya.
Muhadjir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. “Ndak ada, ndak ada, aman, aman, aman,” ujarnya.
Ia mengaku sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Namun, Muhadjir akhirnya memilih memenuhi panggilan KPK pada hari yang sama.
“Ya saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari anda semua. Kok nggak enak saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa, yaudah saya minta waktu ketemu sekarang,” ujarnya.
Muhadjir menambahkan, pemeriksaan berlangsung singkat karena dirinya hanya menjabat Menteri Agama ad interim selama sekitar 20 hari. Saat ditanya terkait kuota haji pada periode tersebut, Muhadjir kembali meminta wartawan mengonfirmasi kepada penyidik KPK.
Sementara itu, KPK mengaku ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik membutuhkan keterangan Muhadjir terkait mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan di Kemenag.
“Kalau kita bicara terkait perkara ini, tempus-nya kan 2023-2024. Tentunya bagaimana pengetahuan saksi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin 18 Mei 2026.
Menurut Budi, penyidik ingin melihat proses dan mekanisme yang semestinya dijalankan saat pemerintah memperoleh tambahan kuota haji. Terutama terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
“Karena tentu itu dibutuhkan juga untuk melihat bagaimana proses-proses ataupun mekanisme yang semestinya dilakukan. Khususnya terkait pembagian ketika mendapatkan kuota haji tambahan tersebut,” kata Budi.
Kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari pengalihan kuota tambahan haji tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan.
KPK juga mendalami dugaan adanya pungutan dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait percepatan keberangkatan jamaah. KPK telah menetapkan empat tersangka.
Mereka yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.







