Jenggala – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW) memeras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total target sebesar Rp5 miliar.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut dugaan pemerasan yang dilakukan Gatut itu bermula pada periode 2025-2026, saat Gatut melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur.
“Pasca pelantikan tersebut GSW meminta para pejabat itu menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN (Aparatur Sipil Negara) jika tak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” ucapnya, Sabtu (11/4) malam.
“Selain itu beberapa pejabat lainnya diminta menandatangani surat pernyataan tanggungjawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya,” katanya.
Menurut penuturannya, surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN tersebut tidak dicantumkan tanggalnya.
Hal ini diduga digunakan oleh Gatur sebagai sarana untuk mengendalikan dan menekan para pejabat agar loyal dan dapat tegak lurus kepada Bupati.
“Bagi yang tidak tegak lurus kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatannya, bahkan mundur dari ASN,” ungkapnya.
Gatut kemudian meminta sejumlah uang kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara YOG selaku ADC atau ajudan Bupati.
“Adapun total permintaan tersebut sekitar Rp5 miliar,” tutur Asep.
Ia menyebut permintaan uang itu dilakukan kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung, dengan besaran bervariasi, yakni mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.
Bupati Tulungagung itu juga turut melakukan penambahan atau pergeseran anggaran di sejumlah OPD.
“Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta ‘jatah’ hingga 50 persen dari nilai anggaran yang ditambahkan, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD. Sehingga OPD tersebut menjadi punya utang,” ungkapnya.
Adapun dari permintaan Rp5 miliar kepada OPD, sekitar Rp2,7 miliar telah terkumpul dan diterima oleh Bupati Tulungagung.
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudan berinisial YOG sebagai tersangka.
Terhadap kedua tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sejak hari ini, Sabtu. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung KPK, Jakarta (wol/kompastv/ryp/d2)







