Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meminjam Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurutnya, langkah pinjam tersebut dimaksudkan agar agenda pembangunan provinsi tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.
Ineu menjelaskan posisi keuangan Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan pada tahun 2026 karena adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Dalam situasi itu, ia menyebut program pembangunan yang sudah direncanakan tetap harus dilaksanakan demi kepentingan publik.
Pihaknya mengatakan rencana pinjaman telah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 sebagai solusi pendanaan jangka pendek.
Alokasi dana pinjaman akan difokuskan pada program prioritas yang dinilai mendesak oleh pemerintah provinsi.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu penerima utama dana tersebut, mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), serta sarana pendidikan dan kesehatan.
Ineu menilai perbaikan infrastruktur jalan sangat penting karena berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat.
Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menunda proyek infrastruktur yang menyentuh pelayanan dasar publik.
Selain aspek fisik, pembangunan juga dipandang sebagai pemicu pergerakan ekonomi di tingkat lokal sehingga kegiatan ekonomi tetap berdenyut meski kondisi fiskal belum pulih sepenuhnya.
“Walaupun sedikit, walaupun tidak memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, paling tidak ada pergerakan ekonomi yang terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD tetap memantau rencana pinjaman karena hal itu menambah kewajiban daerah di masa mendatang.
Pemerintah provinsi menargetkan pelunasan pinjaman dapat diselesaikan dalam masa jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ineu berharap kondisi ekonomi dan aliran transfer dari pemerintah pusat membaik sehingga anggaran seperti DAU dan DAK dapat membantu pembayaran cicilan tanpa mengganggu program lain.
Selain program provinsi, ia menyampaikan dukungan pembangunan akan diturunkan hingga tingkat desa melalui bantuan keuangan yang diselaraskan dengan prioritas Pemprov Jabar.
Dengan skema tersebut, pembangunan provinsi diharapkan terhubung dengan infrastruktur di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan pengawasan pemerintahan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka di sebuah rumah makan pada Sabtu (15/8/2026).







