Indonesia kini resmi menjadi anggota Komite Antarpemerintah untuk Warisan Budaya Takbenda UNESCO untuk masa bakti 2026–2030.
Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Majelis Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi yang berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris.
Dalam pemilihan yang digelar di Grup IV, Indonesia terpilih menjadi salah satu dari empat negara yang berhasil lolos dari enam kandidat.
Negara lain yang turut terpilih dari Grup IV adalah Jepang, Filipina, dan Kamboja.
Kemenangan ini merupakan buah dari upaya diplomasi intensif oleh Delegasi Indonesia di Paris, dukungan dari perwakilan di dalam negeri serta jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri, dan sokongan dari berbagai negara sahabat.
Duta Besar RI Paris selaku Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar, menyatakan bahwa mandat ini membawa tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh dedikasi.
Ia menegaskan bahwa selama periode 2026–2030 Indonesia berkomitmen untuk mengawal kebijakan global terkait perlindungan kebudayaan, mendorong penerapan Konvensi 2003 yang lebih inklusif, serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal.
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa, menambahkan bahwa posisi strategis di komite akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pelestarian warisan budaya.
Komite Warisan Budaya Takbenda merupakan badan eksklusif yang beranggotakan 24 negara dari total 185 negara pihak Konvensi 2003 UNESCO.
Tugas utama komite mencakup evaluasi dan penetapan pendaftaran unsur warisan budaya takbenda ke dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO serta perumusan panduan kebijakan untuk pelestarian budaya di tingkat global.
Duta Besar Mohamad Oemar menegaskan bahwa melalui keanggotaan ini Indonesia akan memastikan warisan budaya terus terjaga dan berfungsi sebagai pilar penting dalam mewujudkan solidaritas, perdamaian, serta pembangunan berkelanjutan, demikian keterangan yang dilansir dari laman Kemlu RI, Senin, 29 Juni 2026.







