Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan memberlakukan tarif impor baru terhadap 60 negara mitra dagang setelah hasil investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR).
Investigasi USTR dilaksanakan berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act 1974 yang memuat aturan terkait praktik ketenagakerjaan.
Dalam temuan penyelidikan tersebut, USTR menyatakan adanya pelanggaran terkait praktik kerja paksa yang menjadi dasar penerapan kebijakan tarif baru.
Tarif yang akan diberlakukan besarnya berkisar antara 10 persen hingga 12,5 persen.
Skema tarif baru ini menggantikan tarif global sementara yang selama ini diberlakukan sebesar 10 persen.
Masa berlaku tarif sementara dipastikan berakhir pada 1 Agustus 2026, dan pada tanggal tersebut tarif baru akan mulai diberlakukan.
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 60 negara yang menjadi subjek investigasi USTR.
Selain itu, Indonesia termasuk dalam kelompok 16 negara yang dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen di bawah ketentuan Section 301.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons kebijakan tersebut melalui pernyataan tertulis pada Jumat, 24 July 2026.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia rutin melakukan komunikasi dengan pihak AS sepanjang proses investigasi Section 301.
Menurut Haryo, Indonesia aktif berpartisipasi dalam penyelidikan yang mencakup dua isu utama: excess capacity di sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa.
Bentuk partisipasi Indonesia mencakup penyampaian written submission, kehadiran dalam public hearing, serta konsultasi antar pemerintah.
Haryo mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari pihak AS, hasil investigasi terkait isu excess capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Pemerintah masih menunggu pengumuman resmi dari pihak AS mengenai hasil tersebut.
Indonesia berharap agar pemberlakuan tarif nantinya bersifat menguntungkan bagi kepentingan ekspor nasional.
Produk yang sebelumnya dikecualikan melalui penandatanganan perjanjian ART diharapkan dapat diakomodasi dalam kebijakan tarif baru.
Pemerintah akan terus berkonsultasi aktif dengan USTR untuk memperoleh tarif yang paling kompetitif bagi Indonesia.
Untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah fokus pada dua langkah utama secara bersamaan.
Dari sisi domestik, upaya difokuskan pada penyederhanaan regulasi impor bahan baku untuk menekan biaya produksi.
Dengan pengurangan biaya produksi, diharapkan produk ekspor dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.
Dari sisi pasar, pemerintah berencana mengoptimalkan perjanjian dagang yang sudah ada seperti IA-CEPA, IK-CEPA, dan RCEP.
Selain itu, pemerintah akan secara agresif membuka pasar alternatif sebagai pelengkap pasar AS.







