Pemerintah Indonesia mempercepat penataan tata kelola bahan kimia sebagai bagian dari proses aksesi ke OECD.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan komitmen tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta pada 15 Juli 2026.
Tujuannya untuk mewujudkan industri kimia nasional yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan sekaligus memperluas akses pasar global.
OECD adalah organisasi internasional yang berkantor pusat di Paris dan efektif berdiri pada tahun 1961.
Organisasi ini berfungsi sebagai forum multilateral yang merumuskan standar dan kebijakan di berbagai sektor pembangunan global.
Kegiatan terkait aksesi dilaksanakan melalui 1st Fact-Finding Mission on Chemicals Management Instruments.
Forum ini mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan Sekretariat OECD untuk menelaah kebijakan, regulasi, implementasi, dan kesiapan Indonesia.
Direktur Industri Kimia Hulu Wiwik Pudjiastuti menyebut proses aksesi akan memperkuat pengelolaan bahan kimia melalui penyelarasan kebijakan dan peningkatan koordinasi antarinstansi.
Menurut Wiwik, langkah-langkah yang ditempuh bertujuan membangun sistem pengelolaan bahan kimia yang lebih transparan dan efektif serta sesuai standar internasional.
Sektor kimia dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan manusia, dan perlindungan lingkungan, sehingga pengawasan bahan kimia berbahaya perlu diperkuat.
Pada kuartal pertama 2026, nilai ekspor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia mencapai 5,97 miliar dolar Amerika Serikat.
Nilai tersebut naik 16,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Impor juga meningkat seiring bertambahnya kebutuhan bahan baku industri, sehingga penguatan tata kelola diharapkan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Wiwik menegaskan bahwa penguatan sistem pengelolaan bahan kimia bukan sekadar memenuhi komitmen internasional, tetapi juga kebutuhan nasional agar industri tumbuh aman, bertanggung jawab, dan mampu bersaing di pasar global.
Selama tiga hari, peserta membahas instrumen legal OECD seperti Global Framework on Chemicals, MAD, GLP, PCB, dan pestisida.
Kegiatan ini juga mencakup kunjungan ke pelabuhan untuk mengamati pengawasan dan pengendalian bahan kimia serta pestisida dalam konteks perdagangan internasional.
Keberhasilan proses aksesi dipandang memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memperkuat daya saing nasional.







