JENGGALA.ID – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memberi sambutan positif terhadap keberhasilan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengadopsi resolusi untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza pada Jumat (27/10). Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor dari resolusi tersebut.
Pada Sidang Majelis Umum PBB hari kedua, sebagian besar anggota sepakat mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Resolusi ini diprakarsai oleh negara-negara Arab yang mendesak akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan perlindungan bagi warga sipil.
Hasil keputusan ini mendapat dukungan dari 120 negara anggota, 45 negara memilih untuk abstain, dan 14 negara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Mereka mengkritik resolusi ini karena tidak menyoroti serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober.
Selain menyerukan gencatan senjata, resolusi juga mendorong semua pihak untuk mematuhi hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Ini bertujuan untuk melindungi warga sipil, serta fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
Resolusi juga menuntut agar pasokan penting dapat masuk ke Jalur Gaza dan agar pekerja kemanusiaan memiliki akses yang berkelanjutan ke wilayah tersebut. Selain itu, resolusi ini meminta Israel untuk membatalkan perintah pengungsian penduduk sipil Palestina dari utara ke selatan, dan mengecam segala upaya pemindahan paksa penduduk sipil Palestina.
Ini merupakan respons pertama PBB terhadap konflik antara Hamas dan Israel setelah Dewan Keamanan PBB sebelumnya gagal mengadopsi resolusi apapun. Namun, penting untuk dicatat bahwa resolusi ini hanya berfungsi sebagai barometer opini dunia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Resolusi ini mendapatkan sambutan positif dari Palestina dan Hamas, sementara Israel menganggapnya sebagai penghujatan dan bersikeras untuk terus menyerang hingga kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera dikembalikan.







