Indonesia mengecam rencana pemerintah Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, kepada RRI pada Minggu, 19 Juli 2026, di Jakarta.
Menurut Yvonne, langkah perluasan permukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menegaskan bahwa keberadaan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut aturan internasional.
Yvonne memperingatkan bahwa pembangunan permukiman ilegal akan memperburuk kondisi di lapangan dan meningkatkan ketegangan antar pihak.
Lebih lanjut, hal ini dinilai akan menggerus peluang tercapainya perdamaian dan menghambat upaya mewujudkan Solusi Dua Negara.
Pemerintah Indonesia mendesak Israel menghentikan seluruh aktivitas permukiman ilegal dan mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional.
Jakarta juga menyerukan komunitas internasional mengambil langkah nyata untuk menjamin penghormatan terhadap hukum internasional serta mendukung terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat.
Dalam pandangan Indonesia, solusi tersebut harus berdasar pada perbatasan tahun 1967 dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Di sisi lain, Israel menandatangani perjanjian kerangka senilai 8,5 miliar shekel (sekitar USD2,3 miliar) untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Perjanjian itu meliputi pembangunan 12.000 unit rumah baru dan proyek-proyek infrastruktur besar, menurut laporan media yang dikutip Anadolu Agency.
Penandatanganan berlangsung dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Direktur Jenderal Otoritas Pertanahan Yehuda Eliyahu, Yossi Dagan, dan Kepala Dewan Regional Shomron.
Organisasi pemantau Peace Now memperkirakan sekitar 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki.
Selain itu, diperkirakan sekitar 250.000 orang tinggal di permukiman Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.
Sementara itu, Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk membangun 13 permukiman baru di wilayah tengah Tepi Barat yang diduduki.
Pejabat Palestina memperingatkan langkah tersebut berpotensi memecah kontinuitas wilayah dan mengisolasi Yerusalem Timur dari komunitas Palestina sekitarnya.







