Para menteri luar negeri dan diplomat senior dari negara-negara Arab dan Muslim mengeluarkan sebuah deklarasi bersama yang menargetkan perlindungan situs-situs keagamaan di Yerusalem.
Keputusan itu diambil dalam pertemuan di Yordania pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Dalam deklarasi tersebut disepakati pembentukan mekanisme permanen untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.
Mekanisme itu juga diarahkan untuk merekam klaim pelanggaran terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen serta aktivitas lain yang dinilai merusak status kawasan suci.
Para peserta rapat menyetujui pendirian sebuah platform media khusus yang bertugas menyampaikan temuan-temuan pelanggaran kepada organisasi internasional dan publik global.
Pertemuan itu dihadiri anggota Komite Menteri Arab untuk Yerusalem serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.
Delegasi dari Turki, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia turut hadir sebagai bagian dari perwakilan negara-negara Muslim yang ikut dalam pertemuan.
Para menteri menyatakan keprihatinan terhadap apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap Yerusalem akibat kebijakan Israel.
Mereka menyoroti perluasan permukiman, pencaplokan wilayah, penyitaan properti, dan tekanan terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur sebagai bagian dari pola yang mengkhawatirkan.
Dalam deklarasi juga disebutkan kecaman atas upaya yang dianggap mengubah status historis dan hukum dari kawasan-kawasan suci.
Khitan terhadap identitas Islam Masjid Al-Aqsa disebut sebagai salah satu kekhawatiran utama, termasuk peningkatan kehadiran pemukim dan pejabat Israel di situs-situs suci.
Mekanisme pencatatan akan memfokuskan pula pada pembatasan akses bagi jemaah, intervensi terhadap Departemen Wakaf Yerusalem dan urusan Masjid Al-Aqsa, serta aktivitas penggalian di bawah dan sekitar komplek Al-Aqsa.
Selain isu-isu yang berkaitan dengan situs Islam, para diplomat menyoroti dugaan pelanggaran terhadap situs-situs Kristen di Yerusalem.
Mereka menuduh adanya pembatasan akses ke Gereja Makam Kudus, campur tangan dalam urusan internal gereja, serta pembatasan terhadap lembaga dan properti gereja.
Delegasi juga mengutuk serangan terhadap rohaniwan, jemaah, dan simbol keagamaan yang disebutkan dalam pernyataan bersama.
Sebagai langkah tindak lanjut, peserta pertemuan menyerukan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab.
Rencana pertemuan itu diusulkan berlangsung pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang untuk membahas perkembangan di Yerusalem dan langkah-langkah lanjutan.







